Berau (Kaltim) Contoh Banyuasin (Sumsel)
BERAU, SuaraSumselNews- PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banyuasin sukses menerapkan ‘one data one map’ dibidang pelayanan informasi mendapat perhatian serius dari beberapa daerah di Indonesia.
Salah satunya Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Pemkab Banyuasin diundang untuk memaparkan secara langsung proses penerapan ‘one data one map’ di Kabupaten Banyuasin. Pemaparan dilakukan pada acara lokakarya bertajuk ‘‘one data one map”. Acara yang dibuka Bupati Berau H Muharram ini digelar di Hotel Bumi Segah Tanjung Redep Kabupaten Berau, Selasa kemarin (05/06).
Bupati Banyuasin Ir SA Supriono, MM diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Erwin Ibrahim, ST,MM, MBA mengatakan, Pemkab Banyuasin sangat serius dalam membangun tata kelola data dalam rangka mendukung kebijakan ‘one data one map’. Kabupaten Banyuasin lanjutnya, telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 61 tahun 2017 tentang pedoman PPID dalam pengelolaan satu data pembangunan daerah dilingkungan Pemkab Banyuasin.
“Sebelumnya, Pemkab sudah menerbitkan Perbup No. 163 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta standar operasional prosedur PPID. Dan, Perbup No. 175 tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Penggunaan Sistem Informasi Geospasial Kabupaten Banyuasin,” papar Erwin yang didaulat sabagai narasumber.
Dengan diterapkannya pengelolaan satu data, Erwin mengatakan Pemda dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui stategi berbasis data yang didukung TIK. “Selain itu, ada yang namanya berbagi pakai atau sharing data. Nah para OPD dapat berbagi, tidak hanya itu pihak luar dapat mengakses data secara mudah,” ujarnya lagi
Dikatakan, Pemda dapat memperluas jumlah pelayanan publik pada pusat pelayanan publik. Pemerintah juga dapat memperkaya konten data terintegrasi menjadi big data satu kesatuan dengan big data provinsi dan nasional. “Dalam pengelolaannya, Pemkab Banyuasin melakukan forum data dua kali dalam setahun. Update data dan informasi dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholder. Data yang sudah dirumuskan disajikan pada command center” pungkasnya
Dalam arahannya Bupati Berau mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada tata kelola data di Indonesia, khususnya di Kabupaten Berau. Dikatakannya, sejak 2 tahun kepemimpinannya baru ditahun 2018 ini kebijakan tata kelola data baru mulai dirapikan. “Oleh karena itu saya sangat konsisten untuk melakukan penataan ‘one data one map’ di Berau.
Dari paparan Kadis Kominfo Banyuasin, saya berkesan dan saya berharap Banyuasin mau menularkan dan mensharing apapun kemajuan, produk hukum dan langkah langkah strategis kepada kabupaten Berau,” pujinya dihadapan sejumlah undangan
Kadis Kominfo Berau, Susila Harjaka juga menyambut baik langkah GIZ didalam menghadirkan Banyuasin sebagai narasumber. Lebih lanjut ia menilai Banyuasin layak dijadikan rujukan ‘one data one map’ sehingga pihaknya mendapat sharing pengalaman yang sangat berharga dari Kabupaten Banyuasin.
Sementara, Pihak GIZ sendiri berusaha semaksimal mungkin membantu dan memfasilitasi Berau agar memiliki kebijakan satu data dan satu peta di Berau. Karena hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki masalah yang hampir sama dalam tata kelola satu data, yaitu tak dikelola dengan baik data tersebut.
Sehingga apabila terjadi perubahan struktur, maka data berpotensi hilang. “Jadi sudah menjadi suatu kebutuhan, data harus dikelola, disimpan, di distribusikan dengan baik berbasis infrastruktur TIK. Dan Banyuasin dianggap baik didalam pengelolaan data statistik sektoral, spesial, tabular dan data lainnya,” kata Pihak GIz.
Kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah Jerman dan Uni Eropa melalui GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). GIZ sendiri merupakan organisasi sosial internasional yang berbasis di Jerman. Fokus GIZ adalah mengembangkan sumber daya manusia, alam dan manajemen lingkungan.
Bidang-bidang yang diperhatikan antara lain ekonomi, pendidikan, lingkungan, pertanian dan perikanan. Organisasi itu berdiri sejak 2011 dan telah bekerja sama dengan lebih dari 130 negara, baik dengan pemerintah maupun swasta, salah satunya Indonesia. (ril/kominfo)
