PALEMBANG, SuaraSumselNews | ANCAMAN kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus meningkat.
Sebagai respons terhadap situasi ini, berbagai elemen masyarakat telah aktif bergerak untuk mencegah terjadinya Karhutla.
Salah satunya adalah akibat pembakaran lahan yang tidak terkendali oleh masyarakat. Dalam upaya yang sama, Polda Sumsel telah mengambil langkah tegas dengan penurunan 300 personel Polri yang memiliki tugas utama untuk melakukan sosialisasi pencegahan karhutla.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo, menjelaskan, “Polri juga memiliki peran sosial kepada masyarakat. Ke-300 personel Polri ini telah ditempatkan di wilayah-wilayah yang paling terdampak oleh Karhutla.”
“Tugas mereka bukanlah memadamkan api, melainkan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.”
Penyelenggaraan Operasi Stop Karhutla Musi 2023 mengalokasikan anggaran dari dana kontigensi direktif Kapolda Sumsel.
Diperkirakan selama periode operasi yang berlangsung dari 13 September hingga 13 Oktober 2023, akan diperlukan dana sekitar Rp1 miliar.
Kapolda menyampaikan, “Karena itu, sumber anggarannya berasal dari anggaran internal Polda Sumsel. Kami tidak dapat memberikan dana kepada institusi di luar Polri. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak.”
“Termasuk pengusaha yang telah kami undang secara khusus, untuk bersama-sama memberikan kontribusi agar operasi ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.”
Selama satu bulan ke depan, personel Polri yang terlibat dalam operasi ini berasal dari berbagai unit.
Di antaranya adalah Satbrimobda Polda Sumsel, Ditsamapta, Dit Intelkam, Dit Polairud, dan polres yang berlokasi di daerah terdampak Karhutla.
Pada acara pembukaan kegiatan Pra-Ops Stop Karhutla Sumsel 2023 ini, hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra, tokoh masyarakat, tokoh agama.
Serta berbagai komunitas termasuk Kopdar Kamtibmas dan Komunitas. (*)
