Pemkot, Polrestabes, BPN Sepakat Gunakan ODM

Untuk Menimalisir Sengketa Tanah

 

PALEMBANG. SuaraSumselNews | UNTUK menimalisir sengketa tanah di 18 kecamatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Polrestabes dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan sepakat mengunakan One Database Management (ODM), Rabu (6/12) di Kantor BPN Sumsel tentang nota kesepakatan pengelolaan data dalam satu aplikasi intan sriwijaya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengakui, jika ide pertama kali mengunakan ODM ini tercetus  dari Kapolrestabes Palembang Dr. Haryono Sugihhartono.

“Ini berkat komitment bersama kita antara Wali Kota beserta seluruh jajaran Pemkot sangat terbantu dalam kolaborasi tersebut. Tentunya sinergi antara Pemkot, Kapolrestabes dan BPN akan bekerja lebih optimal lagi,” ungkap Ratu Dewa.

Dewa yakin, sistem yang baru dilakukan kerjasama ini akan sangat memberikan kemudahan dalam kepengurusan dan penyelesaian sengketa tanah.

“Maka dari itu dengan terbentuknya kolaborasi ini setidaknya akan  mengurangi masalah potensi yang bisa menimbulkan permasalahan hukum dilapangan. Mudah-mudahan dengan nota kesepakatan tentang pengelolaan data pertanahan secara terpadu menggunakan one database Management akan menjawab semua permasalahan yang ada,”jelasnya.

Tentunya, masih kata Dewa ODM ini juga akan mempersingkat waktu kepengurusan tanah.
“Langkah-langkah yang sudah kita sepakati ini bisa mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan dari seluruh pelayanan yang ada,” jelasnya lagi.

“Kita berharap kerjasama ini tidak hanya sebatas tanda tangan saja, melainkan aplikasi dilapangan dari  staf kami, Kapolrestabes dan staf kepala pertanahan yang bertugas untuk bekerja sama nantinya,” kata Dewa lagi.(*)