Minta Pemkot-DPRD Revisi PBB

Hasil Diskusi LKPP dan PB di Palembang

 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Terkait tentang isu peneganaan pajak terhadap pempek, Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah (LKKPPD) bekerjasama dengan Palembang Berdjaja (PB) menggelar diskusi panel dengan tema Kejar Target PAD, Pempek dan Nasbung Jadi Sasaran Pajak, di gelar di ruang Karang Anyar Hotel Swarna Dwipa, (23/7/2019).

Hadir sebagai narasumber, Herlan Asfiudun, Vebri Al Lintani, Hj Sunnah Teguh, Bagindo Togar (moderator), Suparman Romans, Ketua Asosiasi Pempek (ASPPEK) Palembang, Yeni Cek Molek.

Menyikapi hal tersebut, Staf Ahli Khusus Bidang Pariwisata, Investasi, Ekonomi Kreatif, Herlan Asfiudin mengatakan bahwa Perda tersebut sudah lama dibuat, namun baru sekarang di terapkan.

“Kemarin, saya sudah berbicara dengan kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang untuk segera ditinjau ulang dan direvisi karena sudah sangat berat terkait omset pedagang 100 ribu perhari dikenakan pajak,” jelasnya usai acara.

Ia menambahkan akan meminta Pemerintah Kota Palembang terutama dinas terkait untuk segera merevisi ulang bersama DPRD Kota Palembang.

“Secara lisan sudah disampaikan kepada Pak Walikota Palembang karena sudah sangat memberatkan masyarakat terutama pedagang kecil,” imbuhnya.

Menurutnya permainan pajak dari tahun ke tahun selalu ada kebocoran dan ini yang harus di atasi. Karena banyak pengusaha yang nakal atau tidak jujur, memanfaatkan kebijakan peraturan dari walikota tetapi tidak masuk kedalam kas pemerintah.

“Intinya banyak kebocoran di pajak, karena ada permainan pengusaha dan oknum, seperti pajak restoran. Makanya, di bantu KPK dengan alat monitoring hotel dan restoran yang omset besar. Tidak mungkin pemerintah itu tidak mendukung usaha kecil, Karena pasti sangat mendukung, apalagi sampai mematikan usaha kecil,” tegasnya.

Sementara Dirut Lembaga Kajian Kebijakan Politik dan Daerah (LKKPD),  Ir Suparman Romans, mengatakan Diskusi Panel Kejar Target Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) bagi Konsumen Pempek dan Nasi Bungkus jadi sasaran bukan untuk menggoyah atau mengganggu program pemkot untuk menaikkan PAD, tetapi yang dilakukan sebagai kebijakan menimbulkan dampak, tidak mengakibatkan reaksi  negatif atau tidak mendasar dari kajian.

“Sebenarnya, Pemkot harus bijak dalam hal-hal yang sensitif, menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Jika tidak di respon, saya khawatir akan terjadi sumbatan komunikasi, sehingga tidak akan kondusif,” bebernya.

Ia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan bersama dalam diskusi panel agar membuat suatu rumusan yang disampaikan dari narasumber dan respon para audience. Salah satunya,  poin yang perlu diperhatikan, yakni Pemkot dan DPRD Kota Palembang untuk melakukan revisi Perda tentang pajak pempek dan nasi bungkus.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan sosialisasi  kepada  konsumen, jangan sampai di sosialisasikan terhadap pengusaha, sementara terkena dampaknya konsumen. Ini yang dilakukan BPD Kota Palembang untuk menerapkan pajak 10 persen untuk konsumen pempek dan nasi bungkus.

“Meminta Pemkot Palembang segera melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat, karena persoalan pajak ini sasarannya itu langsung kepada konsumen. Pengusaha hanya menampung dan meneruskan kebijakan, tetapi berdampak atau yang merasakan akibatnya secara langsung itu pihak konsumen,” bebernya.

Sementara, sangat disayangkan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Palembang tidak sempat untuk hadir, karena secara bersamaan menurut informasi BPD sedang mengadakan jumpa pers tentang kebijakan masalah kajian ulang PBB.

“Dengan ketidakhadiran instansi pemerintah terkait, bukan berarti acara ini tidak maksimal, bahkan lebih semarak diskusi dan antusias audience sangat besar,” ungkapnya.

Minta Revisi Perda

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang (ASPPEK), Yeni Cek Molek mengatakan sebenarnya bukan pajak pempek yang dikenakan namun yang dikenakan pajak adalah resto yakni 10 persen, namun karena viral jadi pajak pempek, karena semua pedagang pempek banyak belum tau soal pajak tersebut.

“Jadi kita dari pihak asosiasi sudah audience ke Kepala BPPD untuk minta penjelasan tentang pajak tersebut, dan Kepala BPPD juga sudah menjelaskan pajak tersebut hanya untuk dikenakan untuk resto, jadi lebih dikenakan untuk resto besar,” jelasnya.

Dari acara hari ini banyak sekali kita dapat manfaatnya. “Jadi sesuai dengan kesimpulan acara hari ini kita membuat rumusan untuk pengajuan untuk pihak pemerintah untuk meninjau perda tersebut, terutama masalah omset, karena dalam perda tersebut Rp.3 juta perbulan, itu akan banyak sekali pedangang kecil teriak, apalagi saat ini pempek ini sangat menggejolak sekali pertumbuhannya, apalagi Palembang ini masuk kota kreatif,” ungkapnya.

Ia menambahkan sebenarnya yang menjadi viral itu karena pempek kena pajak, hal ini di sebabkan karena banyaknya pedagang belum mengetahui soal sosialisasi perda tersebut.

“Kita minta diperjelas untuk klasifikasi apakah pedagang besar, menengah atau kecil klasifikasinya seperti apa, makanya tadi kita minta untuk ditinjau ulang untuk revisi perda tersebut, karena di perda itu omset yang dikenakan pajak omset Rp 3 juta perbulan,” ungkapnya.

Sementara, Pengamat Budaya, Vebri Al Lintani mengatakan tahun 2014 pempek menjadi warisan budaya terpendam secara nasional. “Secara bisnis pempek menjadi unggulan di Kota Palembang, dan malah menggeser makanan lain. Pempek menjadi makanan kedua setelah nasi,” ungkapnya.

Secara bisnis pempek berkembang terus, artinya pempek menjadi identitas Kota Palembang. “Bulan Juni akhir, Kota Palembang menjadi Kota Kreatif dalam bidang kuliner dan pempek menjadi unggulan, tiba-tiba bulan Juli 2019, beredar berita pempek akan di pungut pajak termasuk pempek sekala kecil,” jelasnya.

Seharusnya pemerintah memberikan insentip kepada masyarakat Palembang sudah membuat kota ini menjadi terkenal.

“Saya sebagai salah satu Tim Adhock dari Pengajuan Pempek Yuridis Teritis Dunia melalui Unesco, kita lagi berusaha sekarang, Bulan Agustus kita kirim seluruh data-data dan naskah akademik pempek agar diakui dunia atau menajdi warisan dunia, kalau itu diakui sebagai warisan dunia, maka pempek akan lebih unggul lagi dan bisa menguntungan masyarakat Palembang dan Kota Palembang sendiri, dari diskusi tadi, hampir seluruh audience setuju bahwa perda di tinjau ulang tentang perda pempek,” ungkapnya. (@s)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *