PALEMBANG, SuaraSumselNews | FORUM Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPS) yang beranggotakan Asosiasi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (Aspekpir, SPKS Apkasindo Perjuangan, JaPSB dan JPSN) akan melakukan acara Indonesia Palm Oil Smallhoder Conferences (IPOSC) & Expo ke II Tahun 2022, dengan tema mengangkat “Tantang dan peluang petani Sawit dalam Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan” yang di laksanakan di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (29/11).
Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya dalam sambutannya mengatakan, Tidak hanya persoalan produktivitas kelapa sawit rakyat tetapi menjamin benih-benih yang unggul, berkualitas dan bersertifikat serta menjaga konsistensi dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitas. pengetahuan dapat menyeimbangkan antara harga sawit dengan penyediaan pupuk dimana hal tersebut memberi peluang kepada para petani guna membantu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan,” katanya.
Harapannya melalui hal ini dapat menjadi inisiatif komitmen yang berkelanjutan memaknai kolaborasi antara stakeholder per-kelapa sawitan di pusat dan daerah untuk pembangunan kelapa sawit nasional,” tuturnya.
Sementara Ketua Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea mengungkapkan, bahwa harga belum kompetitif dimana yang menjadi permasalahan harga pupuk setiap tahun naik.
“Bahkan pada tahun ini berubah harga, harga sawit petani sangat bobrok sekali bahkan saya turun ke lapangan ada yang harga Rp. 400 dari Rp.3000 sampai Rp. 4000 ada di lapangan,” ungkapnya.
Menurut Pahala, harga sawit mulai dari Rp. 2500 sampai Rp. 2800 namun Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp.2000 sampai Rp.2400. Kita juga mengedukasi pada petani, bibit itu tidak bisa sembarangan harus sesuai dengan keadaannya,” bebernya.
Pihaknya dalam hal ini memberikan edukasi dan pembinaan petani untuk berkebun berkelanjutan melalui anggota asosiasi.
H. Rudi Arpian selaku Analis PSP Ahli Madya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menambahkan. Kepemilikan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO akan menjadi syarat wajib bagi pekebun sawit mulai 2025. Namun demikian saat ini, masih banyak kebun sawit yang berlum bersetifikat ISPO.
“Ketertarikan petani untuk mendapatkan sertifikasi ISPO masih minim, hal ini terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan edukasi dan pembinaan petani dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, mulai dari aspek legalitas lahan, tata kelola izin usaha perkebunan, penguatan ISPO, hingga Masing-masing petani harus teridentifikasi dengan jelas lokasi kebun dan luasnya. Tracebility (ketelusuran) yang disyaratkan konsumen luar negeri tidak meragukan lagi,”jelasnya.(*)
