Fitri Geram, Pedagang 16 Ilir Mash Jual Obat Kadaluarsa

PALEMBANG, SuaraSumselNews |
WAKIL Wali Kota ( Wako) Palembang Fitrianti Agustinda bersama Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merasa risih. Pasalnya telah menemukan obat kadaluarsa yang dijual di Pasar 16 Ilir Palembang, Senin (31/8).

Bahkan Fitrianti mengancam akan menempuh jalur hukum, bila pedagang kembali berulah menjual obat-obatan yang kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar.

“Kita minta tadi ke toko yang obatnya kadarluarsa untuk tanda tangan perjanjian bahwa kalau ternyata masih ditemukan maka kami akan tempuh jalur hukum.

Ada ancaman denda sampai Rp 1,5 Miliar dan kurungan maksimal 15 tahun,” tegas Fitrii saat melakukan sidak ke sejumlah toko penjualan obat-obatan di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang.

Diakuinya, geram karena saat sidak tersebut dirinya kembali menemukan obat-obatan yang dijual belum memiliki izin edar resmi dari BBPOM.

Padahal di tahun 2018 silam pihaknya sudah pernah memperingatkan untuk toko obat/apotik tidak menjual obat-obatan kadaluarsa, tidak berizin serta menempatkannya bukan di tempat semestinya (sesuai dengan suhu penyimpanan obat).

“Kita dapati toko yang obatnya sudah kadaluarsa tapi masih berada di dalam toko, walaupun memang sudah dipisahkan sebaiknya harus segera disingkirkan.

Jangan sampai nanti dijual ke masyarakat apalagi kondisi Covid-19 ini membuat masyarakat kita butuh obat-obatan,” tegasnya

Dia meminta kerjasama dengan banyak pihak, termasuk dengan BPOM agar bisa melakukan penyisiran ke toko obat/apotik sehingga hal ini tidak terulang lagi.

Pemerintah Kota pun siap menempuh jalur hukum bila masih saja didapati penjual obat yang memasarkan obat-obatan tak berizin hingga kadaluarsa kepada masyarakat.

Kepala BBPOM Palembang, Arofah sidak kali ini mengecek ke dua toko obat dan apotik. Ditemukan obat yang kadaluarsa dan rusak, serta satu toko yang menjual obat tanpa izin edar dari BBPOM.

“Jadi di surat pernyataannya, kalau tidak ada surat edar Rp 1,5 miliar bisa dikenakan. Namun, bila punya izin edar tapi expired dendanya Rp 1 miliar,” katanya.

Sejauh ini pengawasan BBPOM dilakukan secara rutin di seluruh apotik yang ada di Sumatera Selatan. Apalagi di tengah kondisi Covid-19 yang membutuhkan obat-obatan semakin banyak sehingga perlu pengawasan lebih ketat agar tidak ada penjual obat nakal yang memasarkan obat kadarluarsa kepada masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *