PALEMBANG, SuaraSumselNews | Kementrian Pertanian yang mencangkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pintu gerbang ekspor beras akan terwujud, apalagi Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Akhir tahun 2019, Kementerian Pertanian menargetkan ekstensifikasi penanaman padi di Sumatera Selatan mencapai 200.000 hektar, tentunya jika ini terwujud Sumatera Selatan memiliki potensi menjadi provinsi penyumbang lumbung pangan terbesar di Indonesia.
Pencanangan sebagai gerbang ekspor beras membuat Pemprov Sumsel, Pemkab dan Pemkot di Sumsel harus mampu meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan tersebut.
Sesuai visi misi Gubernur Sumsel H Herman Deru, akan menjadikan Sumsel sebagai penunjang dalam rangka swasembada beras nasional.
“Gubernur menginginkan produktivitas pertanian kita meningkat sehingga dapat berperan dalam penyediaan secara nasional, minimal yang kita targetkan adalah rangking lima seperti tahun-tahun sebelumnya,” hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel, Darma Budhy, usai rapat teknis OPD PSDA Provinsi Sumsel dan OPD Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2020 di Hotel Swarna Dwipa, Kamis (20/2/2020).
Menurutnya kegiatan ini dalam rangka mendukung pertanian di Sumsel yakni persiapan infrastruktur seperti irigasi.
”Kita mengundang mereka dalam rangka menyiapkan infrastruktur irigasi. Untuk mengelola irigasi itu sehingga produktivitas pertanian meningkat. Kami juga mengajak PU kabupaten/kota untuk membuat program yang merupakan kewenangan mereka,” jelasnya.
Selain itu Darma Budhi menegaskan, bagi yang tidak sanggup karena keterbatasan dana, silakan diajukan ke Gubernur. Buat proposalnya sampai tingkat penganggaran, nanti Gubernur dengan menggunakan dana bantuan daerah bawahan akan mencoba menyelesaikan masalahnya, himbaunya.
“Tujuannya untuk menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota, dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota ini pasti akan menurunkan tingkat kemiskinan, secara daerah provinsi yang tadinya 13,9 % diharapkan ini akan menurun jadi 9 %,” bebernya.
Untuk Irigasi sendiri, setiap kabupaten/kota sudah ada semua, tapi mungkin perbaikannya atau masalah kapasitas airnya berkurang. Diharapkan dengan adanya ini ada laporan sehingga jumlah air yang dibutuhkan terpenuhi kembali, ungkapnya.
“Kami mencoba membantu kabupaten/kota untuk perbaikan ataupun membangun irigasi baru yang merupakan kewenangan mereka,” jelasnya.
Ia menjelaskan terkait irigasi yakni yang menjadi kendala utama keterbatasan dana, ada juga beberapa kasus kendala seperti alih pungsi sawah.
“Tadinya sawah sekarang ini menjadi perkebunan, malah ada juga menjadi perumahan kemudian juga tata guna air yang salah,” ungkapnya.
“Harapan kami dengan adanya pertemuan ini, pertama adanya persepsi dahulu, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kedua, adanya bantuan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dalam menangani infrastruktur irigasi,” harapnya. (as)
