Oleh : M. Umar Husein
Palembang adalah kota air. Sungai Musi membelahnya, rawa lebak mengelilinginya, dan sejarahnya tumbuh di atas lahan basah. Namun hari ini, setiap hujan lebat disertai badai selalu berujung genangan, banjir, dan lumpuhnya aktivitas warga. Pertanyaannya bukan lagi apakah hujan terlalu deras, melainkan mengapa kota ini kehilangan kemampuan menahan air.
Hujan Tinggi, tapi Masih Normal untuk Sumatera
Secara klimatologis, Palembang memiliki curah hujan tahunan sekitar 2.500–3.000 mm. Pada puncak musim hujan, intensitas hujan harian kerap mencapai 80–120 mm, bahkan dalam beberapa kejadian ekstrem, hujan lebih dari 100 mm turun hanya dalam 2–3 jam.
Angka ini memang tinggi, tetapi bukan anomali untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan. Banyak daerah lain dengan curah hujan setara tidak mengalami banjir separah Palembang. Artinya, hujan bukan satu-satunya masalah.
Badai dan Limpasan yang Tak Terkendali
Hujan badai mempercepat limpasan permukaan. Masalahnya, Palembang kini didominasi permukaan kedap air. Data tata-guna lahan menunjukkan bahwa lebih dari 60% wilayah perkotaan telah tertutup bangunan, beton, dan aspal. Akibatnya, kemampuan tanah menyerap air menurun drastis.
Jika dahulu tanah kota mampu menyerap 30–40% air hujan, kini di banyak kawasan padat, daya serapnya turun hingga di bawah 15–20%. Sisanya langsung mengalir ke drainase dan sungai dalam waktu singkat. Inilah yang membuat banjir datang cepat dan serempak.
Rawa dan Lebak yang Menghilang
Dulu, rawa lebak adalah “kolam retensi alami” Palembang. Dalam dua dekade terakhir, wilayah rawa dan lahan basah menyusut drastis : dari sekitar 35–40% luas kota, kini tersisa kurang dari 15%.
Banyak anak sungai dan parit alami menyempit hingga 30–50% dari lebar aslinya. Penimbunan lahan menyebabkan hilangnya potensi tampungan air hingga jutaan meter kubik.
Sebagai ilustrasi sederhana: hujan 100 mm di area 100 km² menghasilkan 10 juta meter kubik air. Tanpa ruang retensi, volume sebesar ini dipaksa mengalir cepat ke Sungai Musi dan saluran kota—hasilnya bisa ditebak.
DAS Musi : Hulu ke Hilir Tertekan
Palembang berada di hilir DAS Musi, salah satu DAS terbesar di Sumatera dengan luas lebih dari 60.000 km². Tekanan di hulu—deforestasi, alih fungsi lahan, dan sedimentasi—meningkatkan debit air ke hilir.
Ketika hujan lokal di Palembang bertemu kiriman air dari hulu, sistem drainase kota yang sempit dan dangkal langsung kewalahan. Pendangkalan sungai dan saluran memperparah kondisi ini, karena kapasitas alir berkurang hingga 20–40% di beberapa segmen.
Kolam Retensi : ada, tapi Jauh dari Cukup
Pemerintah kota membangun sejumlah kolam retensi. Namun secara kuantitatif, total kapasitas kolam retensi diperkirakan belum mencapai 15% dari kebutuhan ideal. Banyak kolam mengalami sedimentasi hingga 30–40%, menggerus fungsi tampungnya. Tanpa perlindungan rawa tersisa dan revitalisasi anak sungai, kolam retensi hanya menjadi solusi parsial—bahkan simbolik.
Berdasarkan data studi hidrologi di Kota Palembang, rasio antara kapasitas kolam retensi dengan volume curah hujan seringkali berada dalam kondisi kritis, terutama saat terjadi curah hujan ekstrem. Puncak musim hujan (Desember 2025 – Februari 2026) diprediksi membawa curah hujan ekstrem 300–400 mm, yang sering melebihi kapasitas penampungan yang ada.
Studi di berbagai titik menunjukkan kapasitas kolam retensi bervariasi. Sebagai contoh, analisis di satu lokasi (area seluas 13,71 ha) menunjukkan kolam mampu menampung 13.400 m3 dari potensi beban 8.713,58 m3. Namun, di lokasi lain seperti di kawasan RS Siti Khodijah, kapasitas tampungan seringkali tidak mencukupi untuk menampung curah hujan tinggi.
Intensitas Curah Hujan, rata-rata curah hujan tahunan di Palembang cukup tinggi, mencapai 2.465 mm, dengan intensitas bulanan pada bulan Januari mencapai 407,30 mm. Pada bulan April, curah hujan harian bahkan bisa melebihi rata-rata maksimal, seperti yang tercatat di Pos Musi 2. Faktor Penyebab Rasio Tidak Seimbang dipicu oleh banjir sering terjadi karena volume air hujan yang masuk ke kolam (inflow) melebihi kapasitas pompa atau kemampuan keluar (outflow).
Hal ini diperparah dengan penurunan tanah dan tersumbatnya saluran drainase. Sebagai salah satu contoh, kolam retensi Simpang Polda memiliki total daya tampung sebesar 1.201.840 liter. Untuk mengatasi tingginya curah hujan, Pemerintah Kota Palembang terus melakukan upaya optimalisasi kapasitas tampungan retensi di berbagai area rawan.
Berdasarkan data operasional terbaru pada tahun 2025, Kota Palembang memiliki 48 kolam retensi yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah target ideal untuk menanggulangi masalah banjir secara efektif di kota tersebut. (Kompas.com, 17 Maret 2025)
Para ahli dan pemerintah kota menyebutkan beberapa angka kebutuhan ideal yang berbeda tergantung pada target pengendalian banjirnya, Palembang minimal membutuhkan 77 kolam retensi untuk mencakup titik-titik rawan banjir utama. Sedangkan kebutuhan ideal, untuk benar-benar meminimalkan risiko banjir di seluruh wilayah kota, diperlukan total 103 hingga 120 kolam retensi.
Catatan Salah Kaprah Kebijakan Tata Ruang
Akar masalah Palembang adalah paradigma pembangunan. Air dianggap musuh yang harus dibuang secepatnya. Padahal, untuk kota rawa dengan elevasi 0–5 meter di atas permukaan laut, pendekatan ini justru bunuh diri ekologis. Penimbunan lahan sering diberi izin tanpa perhitungan daya dukung hidrologi. Rencana tata ruang kalah oleh kepentingan jangka pendek. Retensi air tidak ditempatkan sebagai infrastruktur kota, melainkan beban pembangunan.
Curah hujan dan badai akan terus ada—bahkan cenderung meningkat akibat perubahan iklim. Selama Palembang terus kehilangan rawa, menyempitkan sungai, dan membangun tanpa ruang air, setiap hujan lebat akan selalu berakhir sama. Kota ini tidak kekurangan air. Palembang hanya kehilangan ruang dan kesabaran untuk menahannya. Semoga ruang penampungan hujan (kolam retensi) segera cukup, sikap pemimpin makin arif dan aparat lapangan makin gesit dan sabar.
Penulis, pemerhati lingkungan, tinggal di Palembang
