PALEMBANG, SuaraSumselNews — KINI PEMKOT Palembang berpacu dengan waktu. Mengapa? Karena dengan sisa tahun anggaran kurang dari dua bulan, realisasi belanja APBD 2025 baru capai Rp 3,4 triliun dari total pagu Rp5,3 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 1,9 triliun anggaran yang belum terserap dan harus dikebut sebelum tahun tutup buku.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang, Ahmad Nasir, menyebut kondisi ini menuntut seluruh perangkat daerah bekerja lebih agresif namun tetap hati-hati. Surat edaran percepatan serapan pun telah diterbitkan sebagai langkah pengendalian.
“Waktu memang sangat terbatas, tapi kami optimistis realisasi ini masih bisa bergerak naik hingga akhir tahun,” ujar Nasir, Jumat (21/11).
Meski belanja baru 65 persen, di sisi lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan performa lebih baik. Hingga pekan ketiga November, realisasi PAD telah mencapai 79 persen atau Rp 4,1 triliun dari target Rp 5,2 triliun.
Menurut Nasir, capaian tersebut menjadi bukti bahwa mesin pendapatan daerah bekerja cukup solid di tengah penyesuaian APBD Perubahan 2025.
“Melihat tren pendapatan, kami optimistis akhir tahun tetap bisa mendekati target. Belanja memang butuh dorongan lebih,” katanya.
Untuk memastikan anggaran tak mengendap di kas daerah, BPKAD menerbitkan edaran percepatan pembayaran. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan memasukkan pengajuan pembayaran lebih awal:
GU (Ganti Uang): paling lambat 15 Desember
LS (Langsung): paling lambat 22 Desember
Surat edaran ini mendapat lampu hijau dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Pemkot tak ingin kegiatan yang sudah direncanakan justru tak terbayar karena administrasi terlambat.
“Kita perlu kerja ekstra, tetapi tetap menjaga kepatuhan aturan dan kualitas hasil,” tegas Nasir.
Tersendatnya serapan belanja tahun ini juga dipengaruhi penyesuaian pasca-pengesahan APBD Perubahan 2025. Sejumlah program membutuhkan revisi jadwal dan penataan ulang dokumen, menyebabkan waktu eksekusi menjadi semakin sempit.
Meski demikian, Pemkot melihat peluang untuk mengejar ketertinggalan, terutama pada kegiatan fisik yang progresnya mulai bergerak.
“Penyesuaian memang memakan waktu, tapi dengan dorongan ini kami berharap tidak ada anggaran strategis yang tertunda,” tutur Nasir. (rml)
