PALEMBANG, SuaraSumselNews | TEKAD dan komitmen Pemprov Sumsel membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital makin nyata.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan, Rika Efianti, SE, MM bersama para Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumsel menunjukkan kekompakan dalam mendorong penguatan infrastruktur digital.
Bahwa mereka bersatu menyuarakan kebutuhan mendesak daerah terhadap konektivitas internet dan tata kelola digital yang inklusif demi pelayanan publik yang lebih baik. Dalam pertemuan strategis yang digelar (8/5), Diskominfo Provinsi mengundang seluruh Kepala Dinas Kominfo se-kabupaten/kota untuk merumuskan langkah konkret yang mendukung visi Gubernur Sumsel dalam meningkatkan infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar berkualitas.
Pertemuan tersebut mengangkat tiga isu utama yang menjadi perhatian bersama. Masing-masing, persoalan blankspot atau wilayah tanpa akses internet, mekanisme pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), serta penguatan BaKoHumas sebagai tulang punggung diseminasi informasi publik pemerintah daerah.
Salah satu isu yang paling mendesak adalah masih banyaknya wilayah blankspot di Sumatera Selatan.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga AP, usulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar mempercepat pembangunan BTS atau Base Transceiver Station di daerah-daerah blankspot.
Ia juga mendorong adanya bantuan internet berbasis satelit seperti Starlink untuk desa-desa yang belum dijangkau provider, yang nantinya dapat dikelola oleh BUMDes atau Karang Taruna desa.
“Jika desa belum bisa dijangkau provider, maka Starlink bisa menjadi solusi jangka pendek. Dengan pengelolaan lokal, desa bisa mandiri, dan konektivitas tidak lagi jadi penghambat pembangunan,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Kominfo OKU, Darmadi Prayitno. Dia ungkapkan bahwa di Kabupaten OKU masih terdapat 105 titik desa blankspot. Ia menegaskan bahwa seluruh Kepala Dinas Kominfo se-Sumsel sepakat untuk mengusulkan kepada Gubernur Sumsel agar percepatan penuntasan blankspot segera dilakukan.
Selsin itu, Kepala Dinas Kominfo Empat Lawang (4L), Azhari, turut memberikan masukan serupa. Ia berharap melalui Bantuan Gubernur (Bangub), pemerintah dapat membantu pengadaan perangkat Starlink dan biaya operasionalnya selama setahun untuk desa-desa blankspot di seluruh Sumatera Selatan, khususnya di wilayahnya.
“Kami berharap Gubernur Sumsel dan Menteri Komdigi bisa membantu percepatan digitalisasi ini. Desa-desa blankspot harus segera tersambung agar visi ‘Sumsel Maju untuk Semua’ benar-benar terasa hingga ke pelosok,” harapnya.
Langkah-langkah konkret yang dibahas dalam forum tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Sumsel dalam menjawab tantangan transformasi digital.
Pemerintah tak hanya menargetkan pemerintahan digital di pusat kota, tetapi juga ingin memastikan bahwa warga desa di titik terluar pun mendapatkan layanan publik yang setara. Infrastruktur digital menjadi fondasi penting bagi pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga tata kelola pemerintahan yang modern.
Dengan usulan konkret dari daerah, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat semakin kuat.
Digitalisasi bukan lagi sekadar jargon, tetapi sebuah kebutuhan yang harus dituntaskan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Langkah-langkah konkret yang dibahas dalam forum tersebut merupakan cerminan kuat dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjawab tantangan nyata transformasi digital di era modern.
Tidak hanya berhenti pada tataran wacana atau perencanaan, Pemprov Sumsel bersama seluruh jajaran Diskominfo kabupaten/kota menunjukkan keseriusan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Transformasi digital yang diusung bukan hanya menyasar pusat kota atau wilayah strategis, melainkan menyentuh hingga ke pelosok desa, ke titik-titik blankspot yang selama ini masih terisolasi dari akses internet dan pelayanan publik berbasis digital.
Pemerintah menyadari bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi menyangkut hak masyarakat atas informasi, layanan pendidikan yang lebih baik, akses terhadap fasilitas kesehatan, peluang ekonomi yang terbuka lebar, serta sistem pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital seperti BTS dan jaringan internet satelit menjadi langkah strategis dan mendesak, terlebih bagi wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari kemajuan digital.
Usulan konkret dari daerah—seperti pemanfaatan teknologi Starlink, pengelolaan internet oleh BUMDes, serta sinergi dalam pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus—menjadi penanda bahwa kebutuhan di lapangan telah teridentifikasi dengan jelas dan siap ditindakkanjuti. (*)
