PALEMBANG, SuaraSumselNews | Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si, menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti berbagai persoalan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2025. Rapat yang digelar Senin (14/4) di Ruang Paripurna DPRD Kota Palembang ini mengusung agenda jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait isu pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palembang.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Hari Apriyansyah, S.M., M.M., rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri, para Wakil Ketua, anggota DPRD, jajaran OPD, Forkopimda, hingga perwakilan ormas.
Dalam pemaparannya, Ratu Dewa menekankan bahwa Pemkot Palembang siap menindaklanjuti 56 substansi masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi secara serius dan terukur.
Fokus pada Infrastruktur dan Penanggulangan Banjir
Wali Kota menegaskan upaya konkret dalam menangani genangan air dan banjir, seperti normalisasi drainase sepanjang 419 meter serta pembangunan tiga kolam retensi baru. Pemkot juga akan menerapkan sistem pemantauan teknologi guna mendukung efektivitas pengelolaan air.
Sampah, PKL, dan Keamanan Objek Wisata
Permasalahan sampah menjadi perhatian utama. Optimalisasi armada dan penataan PKL akan dilakukan dengan pendekatan persuasif, termasuk imbauan masuk ke pasar. Untuk keamanan objek wisata, seperti BKB dan Jembatan Ampera, Pemkot akan menempatkan personel Satpol PP dan membentuk Polisi Wisata 24 jam.
PJU, kriminalitas, dan layanan kependudukan
sebanyak 3.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diperbaiki, serta patroli malam diperkuat. Pemkot juga memperluas layanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola ke sekolah dan kampus.
Respons terhadap Fraksi-Fraksi DPRD
Fraksi Gerindra dan NasDem menyoroti banjir dan PJU.
Fraksi Demokrat mengangkat persoalan parkir liar, yang langsung ditindaklanjuti oleh Pemkot.
Fraksi PKS, melalui Hj. Hajar Yulfa, menyinggung judi online. Ratu Dewa menjelaskan bahwa kewenangan pemblokiran berada di pusat, namun Diskominfo telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan aktif melakukan edukasi serta pemantauan.
Fraksi Golkar menyampaikan evaluasi tentang pajak daerah, penertiban bangunan liar, dan akreditasi layanan kesehatan. Ratu Dewa menjelaskan bahwa Satgas Pajak berhasil menagih Rp 2,48 miliar dari 21 wajib pajak dan realisasi PAD 2024 mencapai 101,44%.
Fraksi PAN menyoroti lampu jalan dan izin tempat hiburan yang dekat rumah ibadah, serta perluasan TPU.
Fraksi PKB mengangkat isu perlindungan rawa dan pungutan liar, yang telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Saber Pungli.
Fraksi PDIP menyoroti kemacetan, dump truck, dan kemiskinan. Pemkot sudah membentuk Forum Lalu Lintas dan melakukan rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil-genap di beberapa ruas strategis.
Upaya pelestarian cagar budaya
Pada tahun 2024, Pemkot menetapkan empat bangunan, satu struktur, dan satu situs sebagai cagar budaya. Pelestarian dilakukan melalui pendataan, penempatan juru pelihara, serta pemanfaatan museum dan gedung kesenian untuk edukasi publik. CSR juga dimanfaatkan untuk merehabilitasi makam bersejarah, termasuk kerja sama dengan KKP untuk situs bawah air di Sungai Musi.
Ratu Dewa: “Kami Sajikan Data Lengkap dan Transparan”.
“Saya sudah minta agar semua data disajikan secara lengkap agar pembahasan bisa lebih terarah, lebih detail, dan terang benderang. Ini loh kondisi sebenarnya yang kita hadapi,” ujar Ratu Dewa dengan tegas.
Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemkot Palembang akan terus membuktikan komitmen terhadap pelayanan publik, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. (adv/win)
