INDRALAYA, SuaraSumselNews BANYAKNYA keluhan jalan rusak menjadi salah satu masalah utama yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4.
Selain itu, warga juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian dari PT Pertamina dan PT BSP yang beroperasi di sekitar wilayah desa mereka.
Menurut warga disini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menunjukkan upaya yang serius untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
Padahal, keberadaan mereka di wilayah ini seharusnya turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal perbaikan fasilitas umum.
Ya selain masalah jalan, warga juga mengeluhkan penyediaan air bersih yang masih terbatas, minimnya pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR), kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal, serta kejelasan mengenai masa habis Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP.
Dan semua permasalahan ini dinilai semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil 4 yang baru terpilih untuk periode 2024-2029, Sayuti mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi warga di desa-desa tersebut.
Sayuti bersama anggota DPRD Dapil IV lainya menilai, setelah 79 tahun merdeka, seharusnya masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka.
Para anggota DPRD Ogan Ilir ini juga menyayangkan sikap perusahaan yang terkesan acuh terhadap penderitaan masyarakat.
Oleh karena itu, mereka mendesak PT Pertamina dan PT BSP untuk segera duduk bersama guna mencari solusi atas berbagai keluhan warga, terutama terkait kondisi jalan rusak di Desa Kayuara, Desa Tanjung Miring, Desa Tangai, dan Desa Sukananti.
Selain itu, pihak DPRD meminta perusahaan untuk menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini.
Jika tidak ada langkah konkret yang diambil, dikhawatirkan hal ini dapat memicu konflik antara warga dan perusahaan, yang tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak.
“Kita khawatir jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka akan memicu terjadinya konflik. Tentu hal ini jangan sampai terjadi, karena akan merugikan kita semua,” ujar Sayuti, Minggu, (2/3).
Mereka berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendesak pihak terkait agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini. (*)
