PALEMBANG, SuaraSumselNews | Aksi Koalisi Rakyat Bawah mewarnai suasana depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (20/1).
Massa menyerukan perlindungan hukum bagi para kepala sekolah dan guru yang menjadi korban intimidasi dan tuduhan tidak berdasar.
Dipimpin oleh Yan Coga bersama sejumlah tokoh lainnya, seperti Bung Mukri, Luge, Diding, dan Ari Anggara, aksi ini menuntut pemerintah untuk segera memberikan payung hukum agar tenaga pendidik dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mendukung kinerja para kepala sekolah dan guru. Jangan ada lagi intimidasi atau tuduhan tanpa bukti yang justru merusak integritas pendidikan di Sumsel,” tegas Yan Coga.
Tuduhan tak berdasar
kasus Kepala SMKN 3 OKU.Fokus utama aksi ini adalah membela Berkat Hanapi, S.Pd., Kepala SMKN 3 OKU, yang menjadi sasaran tuduhan penyalahgunaan dana BOS oleh kelompok tertentu.
Tuduhan tersebut bahkan diviralkan melalui media sosial, menyebabkan tekanan moral bagi dirinya dan keluarganya.
“Demo dilakukan pada 14 Januari di Mapolda Sumsel dan viral di TikTok. Kemudian aksi lanjutan digelar pada 20 Januari di depan Kantor Gubernur Sumsel. Menuntut saya diberhentikan. Tuduhan itu sangat tidak benar. Saya siap dihukum jika bersalah, tapi semua ini hanya fitnah,” ujar Berkat Hanapi dengan nada tegas.
Berkat Hanapi, yang telah mengabdi selama 37 tahun, termasuk 20 tahun sebagai guru dan 4 tahun sebagai kepala sekolah, mengaku keluarganya sangat terpukul dengan pemberitaan ini. Ia berharap Pemprov Sumsel memberikan perlindungan hukum agar kasus seperti ini tidak terulang lagi.
Solidaritas para Kepala Sekolah
dukungan datang dari Kepala SMA Negeri 5 OKU, Ismakun Ranau Wijaya, yang menyebut tuduhan tanpa bukti sebagai bentuk penghancuran marwah pendidikan.
“SMKN 3 OKU adalah salah satu sekolah berprestasi. Tuduhan semacam ini tidak hanya merusak nama baik individu, tetapi juga institusi pendidikan. Kami menuntut oknum yang terlibat meminta maaf dan diproses secara hukum,” ujar Ismakun.
Ia juga menyerukan solidaritas di kalangan kepala sekolah di Sumsel untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang menimpa tenaga pendidik.
Harapan kepada pemerintah
Asrul Indrawan, Ketua DPD ADO Sumsel, mengapresiasi aksi damai ini dan meminta pemerintah bertindak tegas untuk melindungi para guru dan kepala sekolah dari intimidasi dan ancaman.
“Kita serahkan pendidikan kepada ahlinya, yakni kepala sekolah dan guru. Jangan ada lagi gangguan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biarkan mereka fokus memajukan pendidikan Sumsel,” tegas Asrul.
Namun, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, H Awaluddin, S.Pd., M.Si., mengaku belum mengetahui secara detail perihal aksi tersebut.
Seruan tegas untuk keadilan, aksi ini menjadi pengingat bahwa tenaga pendidik di Sumsel membutuhkan perlindungan hukum agar dapat bekerja tanpa intimidasi.
Mereka berharap Pemprov Sumsel segera mengambil langkah konkret untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkeadilan.
“Stop intimidasi! Kami hanya ingin mendidik anak bangsa dengan aman dan nyaman,” pungkas Yan Coga. (*)