PALEMBANG, SuaraSumselNews | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Wilayah Sumatera Selatan belum termasuk di antaranya, namun mulai dilakukan uji coba di beberapa sekolah di Palembang sejak Senin lalu (6/1).
Untuk tingkat SMA/SMK di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumsel masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan. Termasuk berapa besaran alokasi anggaran yang akan disiapkan.
“SMA, SMK di Sumsel belum karena baru di 190 titik kan, di Palembang baru beberapa sampel sekolah saja seperti di TK, SD dan SMP. Tapi program pemerintah ini akan kita tindaklanjuti di Sumsel karena program pusat butuh peran daerah,” ujar Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra
Terkait penganggaran, Pemprov Sumsel juga menunggu juknis. Pihaknya masih enggan menyebut namun anggaran sudah disiapkan dalam APBD Sumsel.
“Anggaran sudah siap, setelah ada juknisnya jika diminta sharing kita siap misalnya berapa persen. Kita masih menunggu dari pusat,” terangnya.
Pihaknya juga belum mengetahui detail berapa persen sharing anggaran yang harus dikeluarkan. Termasuk untuk kabupaten/kota. Sekda Banyuasin, Erwin Ibrahim menambahkan, pembahasan program MBG sudah dilakukan via zoom dengan pemerintah.
Hasilnya, kata dia, program MBG dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional menggandeng pihak ketiga yang telah dilakukan kerjasama atau kontrak. Pihak ketiga tersebut menyiapkan fasilitas lengkap pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) termasuk pendistribusian makanan dari SPPG ke satuan pendidikan.
“SPPG yang dibuat akan mengakomodir 3.000 sasaran, baik siswa, ibu hamil dan balita. Diknas nanti menyiapkan data via Dapodik sebagai acuan koordinasi petugas SPPG dengan Diknas terkait dengan jumlah sasaran setiap titik SPPG, karena sasaran yang dapat makan adalah siswa yang terdaftar di Dapodik,” ujarnya.
Dinkes Palembang Evaluasi Program MBG, Minta Katering Jaga Hiegienis Makanan
Erwin menjelaskan, sekolah sebagai sasaran kegiatan MBG menyiapkan fasilitas pendukung. Seperti tempat cuci tangan, kotak sampah, tempat transit makanan sebelum didistribusikan ke kelas dan lainnya menggunakan anggaran BOS. Pihaknya juga meminta kepsek membentuk tim pelaksana MBG di setiap sekolah.
“Untuk di daerah, leading sektor kegiatan MBG adalah Dinkes dan perangkat di bawahnya, termasuk Puskesmas. Setelah ini akan ada rapat koordinasi di daerah dalam waktu dekat. Jadi sekarang kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” tukasnya. (*)
