BANYUASIN, SuaraSumselNews | Kontraktor yang tergabung dalam Gabungan Kontraktor Banyuasin Bersatu (GKBB) datangi Kantor Bupati Banyuasin, Senin kemarin (8/1).
Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan pembayaran proyek yang telah diselesaikan. Namun hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
“Kami meminta kepastian, kapan pembayaran proyek yang telah kami kerjakan akan dilakukan,” tegas Idrus Tanjung, Koordinator Aksi, yang didampingi Endang Suryanto, Koordinator Lapangan.
Menurut Idrus, keterlambatan pembayaran ini berdampak langsung pada para pekerja proyek yang terus menagih upah.
“Setelah aksi damai ini, kami pulang untuk menemui para tukang yang menunggu pembayaran. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari,” ujarnya.
Idrus juga mengkritisi kebijakan Pemkab Banyuasin yang menganggarkan pembangunan proyek tanpa kesiapan dana yang jelas.
“Ya bagaimana mungkin proyek dianggarkan tetapi tidak ada uangnya? Jangan sampai kami merasa dizalimi,” tegasnya dengan nada kesal.
Ia juga mendesak Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin untuk segera mengevaluasi tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin.
Selain itu, mereka meminta agar pembayaran proyek yang telah disetujui dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Desember 2024 segera direalisasikan.
“Tolong kejelasan soal Surat Pengakuan Hutang dari Pemkab juga diinformasikan kepada kami. Jangan hanya janji-janji, karena kami butuh kepastian, Pj Bupati Banyuasin jangan cak cak dak tau, ” tambahnya.
Dalam aksi damai ini, Edhy Haryono, Asisten III Setda Banyuasin, menemui para kontraktor dan menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran proyek sebenarnya ada. Namun memerlukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum dapat dicairkan.
Tidak perlu khawatir, anggaran ada. Namun proses pencairannya membutuhkan waktu,” jelas Edhy. Ia juga mengakui bahwa keterlambatan pembayaran SP2D pada akhir tahun terjadi karena volume dokumen yang menumpuk dan keterbatasan waktu.
Setelah aksi di Kantor Bupati, para kontraktor melanjutkan aksi mereka ke Gedung DPRD Banyuasin. Kedatangan mereka diterima oleh anggota Komisi II DPRD Banyuasin, Syarifuddin.
“Kami akan memanggil pihak terkait untuk membahas dan mencari solusi. Kami berharap tuntutan para kontraktor ini dapat segera diselesaikan,” ujar Syarifuddin.
Para kontraktor berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan, karena sangat merugikan mereka dan para pekerja lokal. ‘”Pj Bupati harus bertindak tegas, jangan seperti tidak tahu-menahu soal ini,” tutup Idrus. (hb/*)
