PALEMBANG, SuaraSumselNews | KEPALAA Dinas Sosial Pemprov Sumsel, Mirwansyah, mengaku banyak menerima laporan terkait penyaluran bantuan sosial sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran. Salah satunya banyak diterima oleh keluarga ketua RT hingga kepala desa.
Hal itu sejalan dengan penyataan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Oleh karena ini, Dinsos tengah mengumpulkan data serta laporan tertulis dugaan bantuan dari program keluarga harapan (PKH) itu salah sasaran.
“Sejauh ini baru laporan lisan yang sampai ke saya. Banyak bansos diterima oleh keluarga RT, kades, maupun lurah,” katanya, Kamis (24/6).
Menurutnya, perangkat desa ataupun kelurahan jika memang betul-betul berkomitmen memberantas kemiskinan maka hendaknya jangan pilih kasih dalam penyaluran bantuan dari pemerintah dengan tujuan menurunkan kemiskinan.
“Jangan sampai karena ada ikatan keluarga atau karena pendukung dalam pemilihan kepala desa jadi prioritas penerima bantuan,” katanya.
Kalaupun ada keluarga pejabat yang dianggap tidak mampu lebih baik diberi bantuan secara pribadi. Hal ini untuk menghindarkan stigma negatif di masyarakat dan tidak memanfaatkan bantuan negara.
“Saya mengimbau baik itu RT/RW, kades, lurah, agar dapat jujur dalam mendata warganya yang layak menerima bantuan,” katanya.
Sementara di sisi lain, Pemrov Sumsel sendiri memiliki program bantuan ekonomi produktif (UEP) yang ditujukan bagi keluarga miskin. Dimana setiap kepala keluarga (KK) akan diberikan bantuan paket usaha senilai Rp 2,9 juta.
“Bantuannya bukan berbentuk uang, tetapi peralatan usaha sesuai keterampilannya. Program ini sudah berjalan tiga tahun dan tahun ini ada 800 KK di Sumsel yang menerima bantuan,” katanya. (*)
