IPARI Aksi Demo di DPRD
PALEMBANG, SuaraSumselNews – SEDIKITNYA puluhan warga melakukan aksi demo yang tergabung dalam Institusi Pilar Relawan Indonesia (IPARI), Kamis (25/7). Mereka berunjuk rasa di Halaman DPRD Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring Palembang.
Aksi para pendemo, mereka persoalkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pemenangan pasangan calon (Paslon) Wali Kota, Harnojoyo dan Wako Fitrianti Agustinda pada Pilkada 27 Juni 2018, belum lama ini.
Para pendemo dalam tuntutannya bahwa ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Penegasan ini terungkap dalam orasi melalui Candra yang bertindak sebagai Koordinator Aksi (Korak). Dan dia berharap pihak DPRD Kota Palembang maupun penegak hukum disini mampu mengusut atas pemberian bantuan uang insentif operasional RT/RW sebesar Rp 600.000 perbulan selama dua bulan (Mei-Juni 2018).
Selain itu, bagi Ketua RT/RW yang diberikan insentif diduga tak memiliki surat penunjukan atau sebutan lain (sesuai Pasal 7 Perwali No 43 2018). Termasuk, tentang kenaikan TPP PNS 100 persen pada Mei-Juni 2018. Juga, kenaikan gaji honorer Mei-Juni 2018 maupun kenaikan uang makan guru.
“Terkait dugan tersebut, kami berharap DPRD Kota Palembang dapat menjelaskan terkait laporan dugaan beberapa tuntutan yang kami sampaikan. Diharapkan dapat menindakIanjutinya dengan melakukan penyidikan. Tujuannya, tewujudnya program pemerintah yang baik dan bersih,’’ pinta Candra.
Atas tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan menanggapi atas tuntutan massa IPARI. Intinya masalah besarnya honor RT/RW dan TPP. ‘’Ya, segera akan ditindaklanjuti,’’ tegasnya. (*)
