oleh

Konkernas DK-PWI Hasilkan Program

KETUA Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumsel, Anwar Rasuan dan Sekretaris, M Nasir sebagai peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DK PWI se – Indonesia. Rakernas diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Milenium Sirih Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan 12 – 14 Desember 2017, dengan tema ‘Etika Jurnalistik, Tantangan dan Relevansinya di Era Digital’. Hadirnya peserta dari Sumsel ini memberikan masukan tentang perkembangan pers cetak, online yang akhir-akhir ini pesat perkembangannya, jelas Anwar Rasuan yang juga Pimred SuaraSumselNews ini.

Katanya, selain melaporkan berkembangnya media di daerah-daerah, juga tantangan, hambatan yang dialami media disini. ‘’Peningkatan kualitas wartawan diutamakan. Dengan disertai SDM yang mumpuni,’’ terangnya.

Sementara, pelaksana Rakernas DK PWI se Indonesia, Amy Ibrahim Atmanto mengatakan, kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari utusan semua daerah. ‘’Tujuannya dalam upaya peningkatan pembinaan para jurnalis dalam menghadapi berbagai kegiatan nasional,’’ jelasnya.

Dengan materi hari pertama tentang ketahanan nasioanal, nara sumber Panglima TNI. Pradigma keamanan nasional era digital, nara sumber Kapolri. Dan kebebasan berpendapat oleh Ketua Mahkamah Agung (MA).

Kemudian dihari kedua, tentang perkembangan teknologi digital dalam perpekstif global, nara sumber Menteri Komunikasi dan Informasi. Peran dan pengaruh sosial media dalam penyebaran informasi dan pradigma baru media massa era digital oleh Ketua PWI Jaya.

Sedangkan dihari ketiga, diskusi terbuka, Tantangan dan Relevansi Etika Jurnalitik di Era Global. Dengan nara sumber, Ketua DKP PWI Pusat, ahli hukum etika pers DKP PWI dan Direktur Wahid Institute. Kemudian rapat dibagi sejumlah komisi dan membuahkan hasil sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh PWI dan jajarannya. (*)

 

HASIL RUMUSAN KOMISI C

(Program Jangka Pendek Diselesaikan Sebelum Kongres PWI 2018)

 

(1). Menyelesaikan draf revisi Kode etik jurnalistik selambat-lambatnya tiga bulan sebelum kongres. Dengan membentuk tim kecil yang bertugas secara khusus untuk itu dan mensosialisasikan atau mengkomunikasikan dengan Dewan Kehormatan Provinsi (Daerah)

(2).  Menyelesaikan draf kode prilaku wartawan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum kongres. Dengan membentuk tim kecil yang bertugas secara khusus untuk itu dan mensosialisasikan atau mengkomunikasikan dengan Dewan Kehormatan Provinsi (Daerah)

(3). Menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) ahli pers bersertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat, berdasarkan payung hukum MoU Ketua PWI Pusat dengan Kapolri tahun 1982.

(4). Menyelenggarakan kursus mediator bersertifikat yang secara teknis dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Pusat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota Dewan Kehormatan dalam menyelesaikan sengketa Pers apabila melalui mediasi, sekaligus mendaftarakan ke PN terdekat sebagai mediator independent

(5). Mengagendakan Konfrensi Kerja Nasional (Konkernas) Dewan Kehormatan setiap tahun sekali bersamaan dengan HPN, dengan fokus evaluasi kinerja Dewan Kehormatan Provinsi dan Pusat sekaligus menuangkan program baru yang dianggap mendesak.

(6). Menyusun Pedoman Acara Pemeriksaan Dewan Kehormatan.

(7). Penguatan Dewan Kehormatan Pusat dan Provinsi antara lain; mengaktifkan sekretariat, komunikasi, dan operasional.

 

PROGRAM JANGKA MENENGAH (5-10 tahun)

1.Aktif melaksanakan sosialisasi dan literasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) baik intenal maupun eksternal.

2.Menyusun Pedoman Putusan hasil Pemeriksaan Dewan Kehormatan.

3.Menyusun ruang lingkup kewenangan Dewan Kehormatan

4.Menerbitkan Jurnal Dewan Kehormatan secara berkala.

 

REKOMENDASI

1.Ruang lingkup kewenangan Dewan Kehormatan adalah masalah produk Jurnalistik dan perilaku     Wartawan.

2.Produk Media Sosial/siber yang tidak memenuhi standart karya Jurnalistik bukan merupakan bagian dari Pers.

3.Mengusulkan keanggotaan di Dewan Pers secara proporsional berdasarkan jumlah anggota Wartawan yang kompeten.

4.Dewan Kehormatan secara aktif memerangi berita hoax (berita bohong) dan ujaran kebencian.

5.Mendesak Dewan Pers segera mengeluarkan Surat Keputusan dan/atau Surat Edaran untuk mewajibkan Uji Kompetensi terhadapat seluruh wartawan.

 

TIM PERUMUS

Ketua, Djoko Tetuko (Jatim), Sekretaris, Donald Harris Sihotang (Lampung). Anggota, sosiawan (Jateng), Fendri Jaswin (Riau), Firdaus Baderi (DKI),  Jimmy Senduk (Sulut), M Sobri Kurniawan (Babel) dan I Made Nariana (Bali).(*)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed