oleh

Tingkatkan Mutu, Harus Ada Perda

PALEMBANG, Suara Sumsel News- Pelayanan pendidikan di Kota Palembang, masih terdapat kekurangan yang harus ditingkatkan. Bahkan hasil pekerjaan rumah anak-anak didik jauh dari evaluasi pendidik, sehingga banyak kejanggalan yang didapati dari hasil pekerjaan rumah yang ditugaskan ke siswa.

“Apalagi mutu pendidikan sekolah yang dimiliki para siswa di tengah dan di pinggiran kota. Nah, dengan adanya  warkshop, semua kekurangan itu dapat segera kita antisipasi,” ujar Staf ahli Pemerintah Kota Palembang, Ir Ana Heriyana, pada acara Workshop Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Pendidikan Dasar, di ballroom Hotel Aryaduta, Senin (11/12).

Menurut Ana, workshop tersebut digelar agar segala kekurangan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih optimal. Siapapun  yang menjadi pemimpin, katanya, dunia pendidikan itu membutuhkan udara baru agar kualitas layanan pendidikan di Kota Palembang dapat lebih ditingkatkan. Itu artinya, tambah Ana, kualitas antara siswa di pinggiran dan di tengah kota dapat terjalin mutu kebersamaan.

Di tempat yang sama,  Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang,  H Ahmad Zulinto SPd MM,  mengatakan selama ini pihaknya sudah berusaha menerapkan sistem pelayanan standar minimum pendidikan. Namun hingga saat ini dunia pendidikan di daerah ini belum mendapatkan hasil yang lebih baik. “Karena itu kita harus membuat peraturan daerah (perda) tentang SPM. Dengan adanya perda ini, kita berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merata,” kata Zulinto.

Dalam amanat undang-undang dasar,  20% nilai anggaran pendidikan itu harus dikunci. Jadi yang diharapkan dalam masalah ini adalah, bagaimana alokasi anggaran pendidikan bisa mencapai 26%. “Target pencapaian itu harus berada di luar gaji. Karena itu anggaran 20% harus dikunci. Jadi, dengan adanya Perda, semua rancangan yang sesuai rencana akan dapat kita wujudkan, sehingga target perencanaan yang baik dapat kita selesaikan,” katanya.

Zulinto juga mengakui, saat ini dunia pendidikan di Kota Palembang belum ada gedung yang sesuai standar. Apalagi saat ini baru terdapat 2700 gedung lokal belajar. Sedangkan rasio dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang jumlah siswa perkelas harus 28 orang, masih dibutuhkan 1700 gedung.

“Nah kalau ini ada Perda tentang SPM, berarti tiap tahun kita harus membuat perencanaan sehingga pada tahun-tahun selanjutnya program peningkatan mutu tersebut harus selesai, “ujar Zulinto.

Menurut Zulinto, rancangan itulah yang diminta kepada para akademisi dari konsultannya harus dilakukan uji publik agar pendidikan di Palembang ini terarah dengan  sasaran yng tepat, sehingga permasalahannya selesai. “Yang hadir di sini adalah Anggota DPRD Kota Palembang. Beliau-beliau inilah yang memutuskan, menetapkan dan mempertimbangkan kebijakan,” katanya.

Zulinto bersyukur, hadirnya Anggota Dewan Rakyat dapat menyelesaikan Perda yang digunakan secara bertahap, sebagai wujud one persen. Misalnya, anggaran belanja 60-40, jangan dibelanjakan 60 langsung, tapi harus 30 belanja, kemudian 40.  “Semoga saja dari uji publik DPRD dapat merumuskan segala kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Palembang.”

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang, Hidayat Komsu, menambahkan posisi Dinas Pendidikan yang harus di depan, agar lebih efektif dan leluasa untuk meningkatkan pelayanan. “Karena itu, kita sangat menyupport agar pendidikan di Kota Palembang tidak tertinggal dibanding provinsi dan kota-kota lain di Indonesia,” ujar Hidayat saat hadir dalam acara workshop standar pelayanan minimal (SPM) tersebut.

Hadir dalam acara workshop Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)  Pendidikan Dasar itu antara lain, anggota UPT Dinas Pendidikan,  anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang, kepala sekolah serta para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang. (*)

 

Peliput  : Muhammad Asri
Editor    : Anto Narasoma
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed