oleh

Minta Gubernur Batalkan Dana Pira

PANGKALAN BALAI, SuaraSumselNews – PULUHAN massa yang mengatasnamakan Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsu) NKRI Banyuasin, melakukan aksi protes melalui demo di halaman DPRD Banyuasin, Kamis siang.

Aksi demo ini dipicu lolosnya Dana Pokok Pikiran Rakyat (Pira) pada RAPBD Tahun Anggaran 2018 dengan nilai masing-masing  anggota dewan sedikitnya Rp 1,5 Miliar. ‘’Kondisi ini membuat massa marah besar dan mempertanyakan hati nurani para anggota dewan’’.

Kelompok massa ini menggelar aksi ke DPRD Banyuasin, Kamis siang (7/12) pukul 11.00 WIB, dan meminta kepada Badan Anggaran DPRD Banyuasin dan Pemkab Banyuasin, bahkan Gubernur Sumsel untuk membatalkan Dana Pira tersebut. Penyebabnya, dinilai kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Banyuasin akan menjadi lumpuh.

“Ingat, hati nurani anggota dewan toh dimana? Bahwa dengan kondisi anggaran yang tak memungkinkan, pasalnya tersedot Pilkada Banyuasin 2018. Dan masih tetap memaksakan  loloskan dana Pira dimaksud,’’ terang Salim, Ketua Advokasi dan Investigasi Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsu) NKRI Banyuasin.

Kata Salim, yang menjadi pertanyaan, kenapa anggota dewan sepertinya tetap ngotot agar dana Pira direalisasikan. Sementara, peraturan menyebutkan bukan suatu keharusan. Artinya, ujar Salim, pasti ada kepentingan yang membuat anggota dewan meloloskan dana Pira tersebut.

Mungkin ini sebagai akal-akalan anggota dewan. Ya, berdalih dana Musrenbang dan Dapilnya. ‘’Diduga dana Pira dititipkan pada OPD dan masih dikendalikan oleh mereka. Maksudnya dengan cara anggaran dipecah-pecah minus dari Rp 200 juta supaya tidak ikut dilelang proyek. Makanya dijadikan Proyek Penunjukan Langsung (PL),” tegas dia, seraya sebutkan dana Pira menumpuk pada 4 OPD (Dinas PUTR, Perkimtan, Dinkes dan Disdik) Banyuasin.

Seharusnya, anggota dewan disini belajar dari kesalahan beberapa tahun lalu yang melibatkan sejumlah anggota dewan priode 2009-2014 (yang anggarannya sebesar Rp 7 miliar). Akibat dana aspirasi dewan berujung memakan korban dengan dipenjarakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin Iskandar DM, karena merugikan uang negara sejumlah Rp 300 juta.

“Kepada OPD yang dijadikan mitra melaksanakan kegiatan Dana Pira ini, agar menolak melaksanakan program dari kegiatan RKA tahun 2018. Karena Dana Pira hanya berganti nama, dari yang sebelumnya dana aspirasi dewan,”urai Darsan, Ketua Dewan Penasihat Kopdalinsu NKRI Banyuasin. (*)

peliput : asnaini/martin
editor   : anwar rasuan

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed