oleh

Pemilu, Pilkada Serentak 2024 Memiliki Tantangan Tersendiri

Bawaslu Sumsel Gelar SKPP

PALEMBANG, SuaraSumselNews | PEMILU dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, memiliki tantangan tersendiri. Hal itu dibandingkan pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Ada dua pesta demokrasi pada Pemilu 2024 yang akan memilih Pesiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD dan Pilkada akan memilih Gubernur, Bupati) Wali Kota.

Kompleksnya dua kegiatan besar dalam waktu berdekatan itu, harus dipersiapkan secara total. Tak hanya dari petugas intern Bawaslu  sendiri namun harus juga melibatkan masyarakat. Misalnya, mahasiswa, LSM hingga media. Makanya Bawaslu Sumsel menggelar kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar hingga tingkat Menengah 2021. Semakin banyak yang ikut sekolah kader akan semakin baik kualitas demokrasi dan penyelenggaran Pemilu serta pemilihan,

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Sumsel,  Iin Irwanto menyebutkan ada dua  pelanggaran tertinggi yang masih dilakukan peserta Pilkada serentak 2024, mendatang. Diantaranya, pola sosialisasi media sosial dan problem Daftar Pemilih Tepat (DPT). Kalau dirangking pola kampanye yang melibatkan akses media sosial dan jumlah rinci DPT, mungkin paling banyak laporannya ke kita. Pelanggan ini kita prediksi masih banyak dilakukan, “katanya, Senin (8/11).

BACA JUGA:  Tehbotol Sosro Bersama RASO BARU Festival Inovasi Kuliner Palembang

Katanya, bersama KPU, pihaknya  melakukan antisipasi, seperti tiap paslon wajib melaporkan akun media sosial yang resmi digunakan untuk bersosialisasi. Akun inilah yang akan dilihat jika dilaporkan  ada dugaan pelanggaran. Namun kenyataan di lapangan justru banyak paslon membuat akun sendiri alias akun gelap tanpa dilaporkan ke pihaknya. Jika sudah seperti itu, tentu saja bukan lagi menjadi wewenang Bawaslu.

“Konflik-konflik seperti ini bahkan akan banyak terjadi, saling lapor paslon satu sama lain. Apalagi akses media sosial saat ini sedang booming sekali. Mungkin bisa jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berpengaruh pada konsistelansi proses pemilihan, ” ujarnya.

Yang kedua, adalah persoalan DPT. Kondisi carut marut perhitungan DPT memang diakuinya terlihat simpel dan sederhana secara teori. Namun pada pprakteknya justru selalu jadi sumber masalah. Makanya, pemerintah terus melakukan updating data melalui sistem NIK pada e-KTP calon pemilih. 

BACA JUGA:  Pilkada Serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota Dilaksanakan November 2024

Selain itu,kondisi konflik lainnya adalah keterlibatan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Seharusnya, lanjut Iin,  para ASN netral, namun karena menyangkut pola pekerjaan dan kedekatan hubungan satu instansi dengan paslon. Banyak ASN yang terang-terangan mendukung bahkan masuk dalam kelompok tim sukses.

Lebih bahayanya lagi, ASN bersangkutan memiliki tanggung jawab tertentu dengan proses kegiatan operasional Pilkada.  Selanjutnya adalah politik uang, apapun bentuknya seperti pemberian langsung dalam bentuk uang tunai, voucher, hadiah dan lainnya masih menjadi persoalan. 

 “Pelanggaran -pelanggaran seperti inilah yang bisa langsung kita sanksi tegas jika ada bukti otentik di lapangan, “tegasnya.

IMakanya untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hingga mengantisipasi terjadi konflik, pihaknya menggelar kegiatan pengkaderan dalam rangka pengawasan, sesuai  amanat UU no 7 tahun 2017 dan juga UU no 10 tahun 2016. 

BACA JUGA:  LPTQ Ogan Ilir Berikan Pelatihan Dewan Hakim

Apalagi khusus Pilkada di Sumsel, terdapat 10 kepala daerah. Apakah itu, Bupati, Wali Kota hingga Gubernur akan habis masa jabatannya. Misalnya, dari Musi Banyuasin yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022, Kota Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muaraenim, dan Prabumulih. Kecuali Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang masa jabatannya berakhir pada Januari 2024.

“Artinya memang sangat dibutuhkan pengawasan ekstra hingga tingkat daerah,. Oleh sebab itu, kami merekrut pengkaderan yang sudah dimulai sejak 2018, lalu. Khusus pada periode ini, sudah dilakukan kaderisasi 200 peserta yang akhirnya dikerucutkan menjadi 30 orang, “kilahnya.(*)
liputan : winarni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait