oleh

Pembangunan Ruang SDN 6 Banyuasin III, Terbengkalai

BANYUASIN, SuaraSumselNews | PROYEK pembangunan gedung sekolah yang bersumberkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 yang ada di Kabupaten Banyuasin diduga menyalahi aturan.

Salah satu pembangunan ruang kelas baru yang ada di SDN 6 Kecamatan Banyuasin III yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (DAK.SD) sebesar  Rp 625.130.000 yang semestinya sudah selesai di kerjakan. Namun diketahui baru selesai di kerjakan sekitar 60 % saja.

Melihat dari papan plank pengerjaan, pembangunan ruang kelas tersebut yang waktu pengerjaanya di mulai 07 juli 2021 selama 120 hari kalender, berahir pada tanggal  4 Nopember 2021, namun dari pantauan media ini pembangunan tersebut belum selesai di kerjakan, Kamis, kalu (4/11).

BACA JUGA:  Rinto Pudyantoro: Praktek Illegal Drilling Tidak Memenuhi Kaedah Safety

Menanggapi kejadian ini, Aminuddin Kepala Dinas  Pendidikan melalui Sekretaris Finas Agus Suherman menjelaskan, kejadian ini tidak pantas bahkan bila terbukti adanya pelanggaran sanksi nya perusahaan tersebut bisa di blacklist.

“Proyek tersebut berada di tengah kota ” kalau terjadi hambatan tentunya tidak mungkin banyak hambatan untuk penyelesain” Ujarnya serius.

Ahmad Ihwani selaku  kepala bidang pembinan sekolah dasar (Kabid-SD) saat dimintai keterangan menyampaikan untuk hal ini silakan tanya langsung ke PPK nya.

” Namun bila terjadi hal seperti ini,tentunya ada aturan sebagai solusinya, seperti pengajuan Adendum ( Perpanjangan kontrak) bisa juga di beri batas sampai akhir tahun, lalu bisa di audit dan akan di bayarkan sebatas mana nilai pekerjaan yang sudah di kerjakan, dan itu tidak melanggar aturan.

BACA JUGA:  Siswa SMAN Sumsel Lanjutkan Kuliah Karena Dapat Beasiswa

Namun bila masi belum selesai di kerjakan juga maka mekanisme yang ada bisa di beri sangsi blacklis untuk PT ataupun CV tersebut,”Paparnya.

Iskandar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat di konfirmasi megatakan di SD 6 banyuasin III memang ada keterlambatan pekerjaan dan kami mendapatkan laporan dari Tim Konsultan pengawas bahwasanya pengerjaan tidak sesuai dengan sekejul yang sudah di tanda tangangi.

Sesuai dengan janji kontrak pengerjaan selama 120 hari hingga batas waktu yang di tentukan belum juga di selesaikan, pihak direktur suda kami panggil.

” Menurut direktur yang kami panggil keterlambatan pengerjaan di karnakan ada musiba pribadi dan ada pekerja yang sakit”

BACA JUGA:  Gubernur: Saya Datang Memupuk Keakraban

Surat peringatan pertama dan kedua sudah kami layangkan dari surat peringatan ini mereka ( pihak perusahaan) membuat surat perjanjian diatas materai meminta perpanjangan waktu kepada kami selaku PPK akan menyelesaikan sampai batas waktu tanggal 05 Desember 2021.

Dan suda kami setujui, namun bila batas waktu perpanjangan masi belum juga di selesaikan, maka sesuai dengan surat perjanjian di atas materai  mereka bersedia menerima peraturan perundang undangan yang berlaku, artinaya kami akan putus kontrak dan akan memberikan sangsi Blacklis, tutupnya. (*)

liputan:; temi jen husin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait