Breaking News Palembang

Usulkan PTC Mall Ditutup

DPRD, PT Pandalima, KAKP Rapat Bersama 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | ANGGOTA DPRD Kota Palembang bersama PT Pandalima Halim Bersama (pemilik PTC Mall) dan Komite Aliansi Peduli Palembang (KAKP) adakan rapat di ruang rapat Komisi III, Kamis kemarin (18/10).

Rapat tersebut khusus membahas tentang terkait izin Amdal dari PTC Mall Palembang. Dimana, Anton Noerdin dari anggota Komisi III ditunyuk menjadi ketua dalam diskusi kali ini.

Kata Anton yang juga anak mantan wartawan senior Nurdin Haka (alm) mengatakan, setelah dipelajari, wali kota sudah mengeluarkan keputusan bahwa sejak tahun 2003, PTC sudah mempunyai Amadal.

Dia mengungkapkan,  pada tahun 2016, PTC mengajukan revisi. Lanjutnya memang di tahun 2017 sudah ada keputusan wali kota.

“Ya ada niat baik dari PTC yang telah mau mengurusi permasalahan ini. Tentunya, dari pengurusan IMB dan izin lainnya,” tuturnya.

Hingga saat ni, melihat bagaimana kesesuaian izin yang dikeluarkan dengan keadaan di lapangan? Kalau memang terjadi ketidaksesuaian pembangunan dengan izin yang dikeluarkan baru kita bisa mengatakan PTC benar bersalah.  Akan dilihat lebih lanjut perkembangan dilapangan selagi PTC mengurusi dan memenuhi izin dan amdal yang berlaku.

‘’Diharapkan, pihak KAKKP ikut berpartisipasi dalam melihat kondisi pembangunan yang selayaknya terhadap dampak lingkungan,” katanya.

Juru Bicara Komite Aliansi Peduli Palembang (KAKP)  Andreas OP mengatakan,  izin lingkungan PTC  ada revisi dokumen,  teknis izin sudah ada Amdal .  “Kita bersikap tegas, nanti DPRD Kota Palembang,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,  Camat.  Tujuannya untuk mengecek langsung apakah izin Amdalnya sesuai atau tidak, ” bebernya.

Untuk Sertifikat Layak Fungsi Gedung (SLFG) PTC,  lanjut Andreas,   itu akan ditelusuri.  Dari sidak itu,  akan dilihat data yang ada.  “Tuntutan kita tetap penutupan PTC, ” katanya .

General Manager PT Pandalima Halim  Bersama Candy Suryono menuturkan,  tadi dijelaskan izinnya sudah ada terkait  Amdal. “Kepemilikan Amdalnya satu,  itu tidak masalah.  Dalam kontennya masing masing, untuk izinya satu,” ujarnya.

Terkait desakan KAKP untuk penutupan PTC,  lanjut Candy,  bukan wewenangnya. “Kami tidak bisa memberikan komentar. Kita ada Amdalnya dan adendumnya,” katanya lagi.

Terkait kelayakan fungsi gedung, kata Candy, itu akan dinilai setelah gedung baru untuk bioskop selesai. “Bisa ditanyakan DPU- PR Kota Palembang, setelah dibangun,  baru dinilai layak atau tidak, ” ujarnya .(*)

laporan : yulie
Print Friendly, PDF & Email

About the author

redaksi suarasumselnews

Add Comment

Click here to post a comment