Pusparia: Dengan Rapimda, APJI Sumsel Lebih Profesional

Anggota APJI Harus taat Kode Etik

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Rapat Kerja Daerah (Rapimda) DPD APJI Sumsel Tahun 2018 merupakan kegiatan yang dilakukan 1 tahun sekali, rapat kerja APJI ini merupakan Forum pengambilan keputusan terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepada rapat kerja berdasarkan azas kekeluargaan, musyawaran untuk mencapai mufakat.

Ketua APJI Sumsel, Pusparia dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa hari ini rapat pimpinan daerah Asosiasi DPD APJI, dihadiri DPC APJI Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Kota Palembang, Kab. OKU, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih.

“Alhamdulliah, pada periode 2014-2019 ini sudah terbentuk delapan DPC, kalau dulu dari pertama berdiri DPD APJI Sumsel hanya 1 DPC yakitu DPC APJI Kota Palembang, jadi setiap event APJI selalu dilakukan bersama antara DPD dan DPC,” ujarnya saat membuka Rapimda DPD APJI Sumsel Tahun 2018 di Kedai Tiga Nyonya, Jalan Kartini Palembang, Sabtu, (10/11).

Puspa menambahkan, rapimda kali mengambil tema Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Kode Etik Anggota APJI. “Organisasi APJI ini sangatlah struktural sekali, karena mulai pembentukan dari DPP sampai DPD dan DPC, untuk DPD saja seluruh Indonesia sudah terbentuk, kecuali Bangka Belitung,” jelasnya.

Menurutnya APJI ini perkembangannya sangat pesat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja yang telah dibentuk tapi sampai ke negeri Timur, Ia manambahkan nanti Munas APJI di Jakarta nanti ada pemilihan ketua umum baru untuk DPP walaupun hanya DPD saja yang bisa memilih, namun dari DPC seluruh Inonesia bisa juga hadir.

“Rapimda ini adalah agenda tetap dari pimpinan daerah DPD APJI Sumatera Selatan, karena setiap event nasional rapimnas dan munas harus didahului rapat pimpinan daerah,” bebernya.

Puspa menjelaskan, dalam menjalankan program organisasi serta kode etik AD-ART APJI, serta merumuskan terkait kode etik hal ini berkaitan terkait pembicaraan dengan DPP pusat untuk kode etik.

“Rapim ini ini terkait dua hal, terkait AD dan ART, untuk AD masalah keanggotaan sendiri, jadi begitu dia keluar harus membawa mandat dari organisasi, jadi jangan tidak ada koordinasi antara pengurus dan anggota, jadi organisasi berjalan” jelasnya.

Ia menjelaskan ada delapan DPC yang sudah dibentuk, jadi untuk setiap DPC sendiri nanti ada anggota tergantung DPC itu sendiri yakni catering-catering yang ada di kabupaten/kota.

“Berhubung yang exsis ada selama ini ada DPC APJI Kota itu lebih kurang ada 80 catering yang ada di Dinas Kesehatan Kota, karena kita mendatanya dari Dinas Kesehatan setempat,” bebernya.

Ia menjelaskan, untuk catering yang paling menjamur yakni di Kabupaten Muara Enim, Prabumulih dan Muba.

“Saya harap dengan adanya rapimda ini, kita lebih profesional lagi dalam menjalankan organisasi ini dan lebih beretika dan lebih terkoordinir, jadi dengan adanya kode etik kita bisa harmonis,” pungkasnya.

Disinggung soal sanksi khusus bagi anggota APJI yang melanggar kode etik, Puspa dengan tegas mengatakan dengan adanya rapimda ini jagan adanya persinggungan dan APJI itu besar dan tumbuh sesuai dengan kemajuan daerah kita.

“Kalau untuk sanksi khusus saya kira terlalu ekstrim,” jelasnya sembari tersenyum.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Asmarudin Abdullah mengatakan, untuk kode etik hanya untuk anggota APJI agar bisa berperilaku sesuai dengan AD ART yang sudah di keluarkan.

“Jadi intinya rapat ini lebih kepada merumuskan program kerja setahun kedepan, salah satunya akan melakukan pelantikan di seluruh cabang APJI di Suamatera Selatan yang sudah terbentuk, tinggal pelantikannya saja,” bebernya.

Ia menambahkan untuk kode etik tadi tentunya harus ditegakkan dan dapat dipahami dengan sepenuhnya oleh anggota APJI sehingga etika bisnis lebih bagus dan anggota harus bisa mentaati kode etik tersebut sesuai AD AR.

“Bagi anggota yang melanggar tentunya DPD APJI Sumsel akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang tercantum di AD ART dan kita berikan tergantung tingkat pelanggarannya, kita ingin kedepan seluruh anggota APJI lebih patuh pada kode etik sehingga organisasi ini akan memberikan manfaat dan dampak yang baik,” tegasnya. (as)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *