Breaking News Palembang

Minta Gubernur Beri Sanksi Perusahaan

Massa Demo di Depan Kantor Gubernur

PALEMBANG, SuaraSumselNews | PULUHAN massa Komite Aksi untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP) melakukan aksi demo damai, Kamis kemarin (1/11).Massa meminta gubernur agar memberikan sanksi pada perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon.

Perlindungan dan perhatian atas hak buruh dalam terjadinya PHK sangatlah dipandang kurang dari pemerintah. Dalam hal ini banyak terjadi pemutusan kerja secara sepihak. Dan hak atas pesangon sangat sulit para pekerja dapatkan.

‘’Para pekerja harus mengalami proses yang sangat panjang terlebih dahulu. Sedangkan keluarga para pekerja, setelah terjadinya PHK sangat membutuhkan untuk kehidupan keluarganya,” ujarnya.

Ramlianto menuturkan,  dalam hal PHK yang banyak dialami anggota SBSI, namun hak para pekerja tersebut belun dibayarkan hak pesangon oleh perusahaan.  Adapun PHK yang haknya sama sekali belun dibayarkan hak pesangonnya terjadi di PT Indobeton,  PT Sharp Elektronik Indonesia,  PT Indomarco Prismatama,  PT Sinar Niaga Sejahtera,  PT Permata Multi Niaga,  CV Seleberities.

Dia ungkapkan,  para pekerja meminta dihapuskannya sisten NKL yang dibebankan kepada para pekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)  dan cabut Pasal 12 ayat 8 PP PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart).

Gubernur Sumsel Herman Deru ucapkan terima kasih pada  pendemo yang sampaikan aspirasi dengan tertib. “Saya hari ini tepat satu bulan jadi Gubernur Sumsel.  Apa yang disampaikan ini, sebagai acuan  mengambil kebijakan untuk semua.

Kalau perusahaan melanggar aturan yang disampaikan ke Pemkot tapi belum direspon. ‘’Saya minta Disnaker Provinsi untuk secepatnya menyelesaikan masalah para pekerja ini,’’ pintanya.

Apa yang menjadi keluhan, lanjut Herman Deru,  dirinya meminta secara detail. “Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan,  kita bisa memberikan sanksi,” tegasnya.

Sambung Herman Deru,  terkait PP 78 tahun 2018, tentang pengupahan menegaskan politik upah murah diberlakukan untuk para buruh di Indonesia. ‘’Kalau memang diperlukan Perda baru nanti akan dibuatkan. “Kalau memang Perda belum selesai, maka akan kita buatkan yang baru, ” ucap Deru.

Sementara,  Kadisnaker Sumsel, Koimudin menambahkan, permasalahan berada di Disnaker Kota Palembang. Namun gubernur meminta agar persoalan ini diselesaikan secepatnya.  “Sesuai arahan gubernur,  Jumat (hari ini/2/10) adakan pertemuan dengan Disnaker Palembang.  Akan kita selesaikan sesuai UU berlaku, ” tutupnya. (*)

laporan : yulie
Print Friendly, PDF & Email

About the author

redaksi suarasumselnews

Add Comment

Click here to post a comment