Breaking News Palembang

Desak Pemkot Segel PTC Mall

Puluhan Masa KAK Lakukan Aksi Demo

PALEMBANG, SuaraSumselNews | SEDIKITNYA puluhan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Kedaulatan (KAK) Kota Palembang lakukan aksi demo di Palembang Trade Center (PTC) Mall, Rabu kemarin (12/9).

Akasi unjuk rasa ini, karena manajemen PT Pandawalima Halim Bersama (PHB) tak bayar gaji karyawan. Dimana saat itu, para pendemo melakukan aksi ban depan pintu masuk mobil PTC Mall.

Koordinator aksi, Andreas OP mengatakan bahwa PT PHB) diduga tak ada itikad baik guna selesaikan masalah tak diberikannya upah karyawan. Menariknya, proses negoisasi tersebut sepertinya tak ada tindakan baik dari pihak manajemen PT PHB.

Buktinya, General Manajernya (GM) ingkari kesepakatan dengan Disnaker dan karyawan. ‘’Manajemen PT PHB yang menangungi PTC, toh tetap tak mau membayar gaji karyawan, ” jelasnya.

Selain itu,  tambah Andreas,  ada kasus lain terkait dengan lingkungan hidup. Diketahui, manajemen PT PHB tak bisa menunjukkan izin AMDAL dan izin lingkungan lainnya. “Pastinya aksi ini akan diteruskan. Kami akan membuat laporan ke Polda dan Pol PP Kota Palembang. Maksudnya, supaya ada proses penyegelan PTC Mall. Dan stop izin operasional, karena terindikasi melanggar lingkungan,” tegasnya.

Sementara, anggota massa aksi lain, Lubis menambahkan, pihaknya sayangkan sikap arogan manajemen PT PHBB. “Kami akan melakukan gerakan lanjutan,  agar PTC segera disegel sampai ada kejelasan izin dan pembayaran gaji karyawan. Bahkan, Disnaker menyatakan PT PHB telah melakukan pelanggaran UU Nomor 13.

Kita akan lakukan upaya hukum.  Agar PTC mengajak kami bernegosiasi. Upaya konkritnya kita akan laporkan ke Polda, Komisi III dan Pol PP Kota Palembang.  PT PHB telah melakukan pelanggaran. Diantaranya, tak membayar upah karyawan.  Itu melanggar Pasal 90 UU No. 13 yang sanksinya pidana,” terangnya.

Juga hal senada diungkapkan masa aksi lainnya, Sukma.  Dia menuturkan, sampai deadlocknya pertemuan tadi. Yang jelas kawan kawan perangkat aksi itu, sesuai prosedur terkait memperjuangkan hak buruh. “Pada aspek ketenagakerjaan.  Ada upaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT PHB,’’ urainya.

Bahwa soal lingkungan, tambah Sukma,   UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. “Perusahaan tak mempunyai dokumen. Dan jelas-jelas PT PHB melanggar hukum. Sanksi administrasi dan pidana. Akan kita tindaklanjuti untuk dillaporkan ke pihak penegak hukum terkait,’’ paparnya.

Dokumen izin lingkungan itu jelas harus dapatkan izin. Kalau tak ada izin AMDAL, artinya PT PHB  melanggar UU dan Perda Pemkot Palembang. Kita akan melakukan aksi demo lagi. Dan akan kita tutup akses pintu masuk PTC Mall,” ujarnya dengan serius.

Memang, PTC Mall  adalah sebuah pusat perbelanjaan dibawah naungan PT PHB. Mall ini salah satu pusat perbelanjaan terbesar. Dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Toh lokasinya kawasan komersial yang terdiri dari bangunan ruko (rumah toko), Hypermarket Lotte Mart dan Novotel hotel dan Hotel Residence.

Pastinya dalam kenaikan upah, perusahaan tak boleh pilih kasih (diskriminasi) dalam hal ini PT PHB pada bulan Januari 2018 telah melakukan pelanggaran Pasal 6 Undang-undang’ Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerja. Diantaranya  tak naikan upah salah satu pekerja yang masa kerja sudah 14 tahun. Juga dengan jabatan SPV dengan alasan kinerja.

Dari kondisi tesebut seharusnya tak menjadi alasan, tentang kenaikan upah sesuai Pasal 14 Ayat (2) (3)(4) ketentuan PP 78/2015, tentang pengupahan. Termasuk Pasal 1,2,3,4 Permenaker 01 tahun 2017, tetang struktur skala upah. Bahwa perusahaan wajib membuat struktur skala upah dan pembuatan tersebut diberitahukan pada para pekerja.

Ternyata, PT PHB mengabaikan hal itu. Belum lagi tentang penerapan denda pada para pekerja yang mestinya denda tersebut diperuntukan lagi untuk para pekerja. Kenyataannya, manajemen PT PHB melakukan denda hanya untuk kepentingan perusahaan. Artinya, melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 PP 78 tahun 2015, tentang pengupahan dan perusahaan tidak pernah memberikan bukti tentang pemotongan denda dengan tidak melakukan prin slip gaji setiap bulannya.

Tambah Sukma, berdasarkan Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012. Bahwa paragraph ke dua, tentang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Pasal 52 point (3) tentang kawasan pusat perbelanjaan/grosir. Ditambah  huruf (e) tentang pusat perbelanjaan Palembang Trade Center (PTC) diJjalan R. Sukamto Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I dilengkapi dengan beragam fasilitas.

Misalnya, gedung parkir, pameran atrium dan exhibition. Venue event di Selasar mall, toilet, escalator, ATM ter, tour & travel agent dan mushola. Seiring dengan pengembangan kawasan terpadu Mall PTC, dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas penunjang.

Diantaranya, pusat grosir LotteMart, sport center, kantor cabang bank, kantor asuransi Sinar Mas, Astra spectra dan PT CAR, pusat pendidikan internasional, karaoke, venue event, pet shop, restoran dan cafe serta klinik.

Bahwa implikasi dari pengembangan tersebut adalah perubahan (addendum) terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan/atau UKL UPL) dan kewajiban terhadap perizinan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH). Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf (b) menyebutkan  setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan.

Selain itu semua kegiatan diatur melalui Peraturan Bapepam No: XK6 tentang penyampaian Laporan Tahunan Emrten atau perusahaan public dan sesuai dengan lampiran keputusan Kema Bapepam, LK No. Kep 431 / BL / 2012 1 Agustus 2012. Dan pelaksanaan tanggung jawab social bagi perusahaan public meliputi aspek aspek  pengembangan social dan kemasyarakatan, lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta tanggung jawab terhadap produk.

‘Berdasarkan kondisi objektif yang ada bahwa PT PHB terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Yaitu tidak menjalankan amanat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan UU No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Perda Kota Palembang No 15 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT RW) Kota Palembang,” pungkasnya.

General Manajer (GM) PT Panwalima Halim Bersama (PT PHAB) Candy Suryono menyatakan,  soal gaji karyawan yang belum dibayar akan ditempuh lewat institusi Disnaker. “Rekomendasi Disnaker kita ikuti,” ucapnya.

Terkait tuntutan pendemo yang meminta penyegelan PTC Mall,  Candy menuturkan,  siap ditutup kalau memang melanggar izin lingkungan hidup.  “Penutupan mall kita siap,  kalau ada aturannya.  Izin AMDALnya memang tak ada disini.  Kalau sekarang tidak tahu dimana posisi izin AMDALnya.

‘’Ya, tidak masalah pendemo tanyakan izin AMDAL. Untuk melihat dokumen izin tersebut harus sesuai prosedur, mengirim surat terlibih dahulu ke kami.  Karena dokumen izin AMDALnya tidak disini, ” kilahnya. (*)

laporan : yulie
Print Friendly, PDF & Email

About the author

redaksi suarasumselnews

Add Comment

Click here to post a comment