oleh

DPRD Sumsel Sampaikan Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2021

PALEMBANG, SuaraSumsrlNews | SEMBILAN Fraksi DRPD Sumsel sampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVII (37) lanjutan (Sabtu, 25/9).dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, didampingi Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dan H. Muchendi M, SE.Seerta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel; Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD dan tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Dalam pandangan umumnya semua fraksi-fraksi mengapresiasi dan dukungan bagi peningkatan anggaran .
Fraksi Partai Golkar dengan Juru Bicara, Nadia Basyir, menyampaikan harapan agar Kepala OPD dapat hadir dan aktif dalam rapat bersama DPRD Prov. Sumsel, ia juga minta pemerataan infrastruktur daerah dan harapan agar Pemprov fokus pada jalan-jalan yang merupakan kewajiban Pemprov Sumsel,

“Untuk BUMD yang tidak sehat dan membebani agar dilikuidasi dan BUMD yang baik untuk didukung, evaluasi kepala OPD yang kinerja lamban dan tidak melaksanakan program dengan baik, perlu menjadi perhatian,”katanya.

Bidang pendidikan setara SMA yang berada di Kab/Daerah terpencil harus jadi perhatian selain itu fraksi Golkar menyikapi kelangkaan dan mahalnya pupuk terutama pupuk bersubsidi, menindak angkutan batubara yang melalui jalan umum sesuai peraturan yang berlaku.

Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Ike Mayasari, SH,MH mendukung pergeseran dan pengurangan Anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan anggaran agar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pemprov. Sumsel.

“Perlu adanya pemetaan ASN oleh BKD untuk mengisi kekosongan jabatan struktural. Selanjutnya meminta penjelasan Dana Hibah yang penetapannya di Kesbangpol yang belum terserap seperti KPUD Sumsel dll, “katanya.

Fraksi banteng juga menyoroti dana Hibah pada beberapa Dinas/OPD agar sesuai peraturan berlaku. Hj. Susilawati, SH, M.Kn dari Gerindra diantaranya mengapresiasi peningkatan anggaran, meminta penjelasan terhadap program penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat yang dirasa belum terlihat dampaknya bagi masyakat dilapangan, meminta penjelasan serapan anggaran karena masih ada silpa yang besar, serta dana hibah yang tepat sasaran.

Fraksi Demokrat oleh . Gani Subit., MM diantaranya agar TAPD agar dalam penganggaran menerapkan regulasi yang berlaku.

“Pemprov Sumsel diharapkan fokus pada pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pandemi dalam wujud menambah anggaran OPD bidang terkait, meningkatkan akses jalan melewati jembatan musi 4 dan musi 6, “katanya.

Demokrat juga mengapresiasi Pemprov yang sudah mengakomodir usulan Fraksi Demokrat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over simpang sekip angkatan 66, penambahan anggaran dalam upaya menjadikan RS Siti Fatimah bertaraf internasional.

Fraksi PKB, disampaikan M. Oktafiansyah, ST., MM berharap penyerapan anggaran memberikan efek positif dalam rangka pembangunan daerah dan stimulus bagi perekonomian masyarakat, menyoal kinerja Kesbangpol yang dianggap belum mumpuni dalam realisasi dana hibah serta mengusulkan Gubernur mengevaluasi kepala Kesbangpol dan jajaran terkait.

“Fraksi PKB nerharap Gubernur menindaklanjuti Permendagri No. 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dengan Perda agar tidak multi tafsir dikalangan OPD,”ujarnya.

Fraksi Partai Nasdem H. Sri Sutandi, SE., MBA diantaranya mengharapkan OPD dalam mengelola anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable, mengingatkan dalam pengelolaan APBD berpedoman dng peraturan berlaku sehingga kebocoran anggaran dapat dihindari termasuk dana hibah dsbnya, mendukung perekrutan tenaga penyuluh pertanian, mendukung kebijakan Gubernur dalam memberikan tunjangan belajar daring guru honor agar terus berlanjut.

“Pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem dapat memahami dan menyetujui Raperda dimaksud,”tulis fraksi PKB.

Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si dari PKS menyampaikan pemerintah harus cermat melihat potensi pendapatan daerah dan penambahan anggaran harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyoal pemberian dana hibah Pemprov secara rutin apakah sudah mengacu pada peraturan berlaku pada tahapannya, menyoal pemadaman aliran Listrik dan desa yang belum teraliri listrik, mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri bagi masyarakat.

“PKS juga menyoal keberlangsungan insentif tunjangan P2UKD (petugas penghubung urusan keagaamaan desa) apakah sudah dianggarkan, juga soal akses jalan yang menghubungkan Sekayu dengan Pendopo agar dilakukan pelebaran,”katanya.

Pandangan Umum Fraksi PAN oleh Abusari, SH, M.H diantaranya disampaikan bahwa kinerja pendapatan Pemprov. Sumsel cukup baik karena ada peningkatan, Apresiasi kepada Pemprov atas Prioritas terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menyoal kinerja kesbangpol terkait dana hibah dan mengevaluasi kinerja oknum pimpinan OPD terkait, mendukung vaksinasi utamanya dalam menyambut sekolah tatap muka, harapan jangan ada keterlambatan insentif untuk nakes.

Sementara Fraksi Hanura Perindo oleh juru bicara H. Syahrudin, ST, MM diantaranya menyampaikan bahwa penyusunan anggaran dalam Raperda telah sesuai berpedoman Permendagri No 64 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya, Fraksi Hanura Perindo mendukung pelaksanaan atas semua alokasi anggaran dalam raperda dimaksud, dan disampaikan Harapan Raperda dimaksud menjadi jawaban akan kondisi yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.
+
Setelah Penyampaian Pandangan umum fraksi fraksi, Rapat Paripurna diskors untuk selanjutnya memberikan waktu kepada pihak eksekutif dalam mempersiapkan jawabannya, yang akan disampaikan dalam paripurna lanjutan dengan agenda jawaban Gubernur terhadap Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Senin (27/9). (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait