oleh

DPRD OKU Temui Kemendagri

Terkait Kosongnya Bupati Defenitif

BATURAJA, SuaraSumselNews | SEJUMLAH anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (23/9) diutus bertemu Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi masalah kekosongan bupati definitif. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD OKU, Ir H Marjito Bachri, kepada wartaean Rabu kemarin (22/9).

Menurut Marjito, tujuan anggota DPRD OKU bertemu Kemendagri untuk menanyakan beberapa persoalan terkait kekosongan bupati definitif di OKU.

Masalah kekosongan jabatan Bupati Definitif ini sudah menjadi persoalan serius yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten OKU, khsuusnya kepegawaian di jajaran Pemerintah Kabuaten OKU.

Utusan DPRD OKU yang bertemu dengan pihak Kemendagri akan mengkonsultasikan beberapa persoaalan yang dipertanyakan masyarakat OKU, seperti kapan Pj Bupati OKU dilantik,

BACA JUGA:  Gubernur Sumsel Pesimis Kekebalan Komunal Awal Tahun 2022 Tercapai

Karena sebelumnmya Gubenur Sumsel H Herman Deru sudah memberikan pernyataan di media massa bahwa akhir September 2021 ini segera ditunjuk Pj Bupati OKU.

DPRD OKU selaku wakil rakyat mendorong agar penunjukan Pj Bupati OKU segera direalisasikan. Mengingat banyak program dan keijakan yang tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada bupati definitif.

Meksipun saat ini ada Plh, namun keterbatasan kewenangan Plh sehingga tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan setrategis sehingga kurang efektif.Itulah sebabnya dewan sebagai wakil rakyat akan mengkonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru pernah mengatakan bahwa memang untuk Bupati OKU definitif ini sedang dalam pembahasan.

“Terkait OKU ini memang sedang akan saya bicarakan, karena beberapa waktu ini banyak pekerjaan jadi agak tertunda.

BACA JUGA:  Bupati Lahat dan Pangdam II Latihan Menembak Bersama

Namun, di September ini harus clear,” kata Deru saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (16/9).

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait parpol sudah mengharapkan bupati definitif, ia meminta agar untuk Plh, Plt, ataupun Pj Bupati OKU bukan dari pejabat politik.

“Saya minta nantinya yang jadi Bupati OKU bukan pejabat politik. Jadi tolong siapapun nanti yang diusulkan gubernur dan ditunjuk oleh Mendagri, ya diterima dulu,” pesannya.

Masih kata Deru, nanti diterima dulu bupati yang ditunjuk. Kalau bupati yang sudah ditunjuk tersebut kerjanya nggak bagus baru dikoreksi. “Jangan dari awal ada like or dislike. Ini kan bukan politik,” katanya singkat. (sp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait