oleh

KAD Anti Korupsi Sumsel Jaring Isu Strategis Dunia Usaha

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Sumsel telah terbentuk sejak tahun 2018 yang lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Kadin Provinsi Sumsel dan asosiasi asosiasi yang ada di Sumsel.

Sesuai dengan tupoksinya KAD Anti Korupsi Sumsel adalah upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan pencegahan korupsi secara simultan dan konfrehensif melalui pendekatan, kolaborasi yang melibatkan pelaku usaha, instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Sumsel Hasyam mengatakan, Komite Advokasi Daerah (KAD) adalah Lembaga yang dibentuk dari analisa panjang tentang korupsi di Indonesia. KAD dibawah KPK dan bekerja sama dengan Kadin yaitu KAD.

“Pemprov Sumsel telah memberikan payung hukum dengan SK Gubernur. KAD ini terdiri dari orang orangnya pelaku usaha dibawah Kadin maupun yang belum bergabung dengan Kadin,” ujarnya di Kantor Kadin Sumsel, Jumat (16/10/2020).

Lebih lanjut, Hasyam menuturkan, KAD adalah mitra strategis pemerintah, karena pelaku usaha rentan perlakuan suap maupun dipaksa suap.

“Harapan kita, ada integritas berusaha, dan KAD sebagai kontrol. Kita mengupayakan penindakan dini praktik gratifikasi bisa diminalisir,” katanya.

Ketua Harian Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumsel Afandi Udji mengatakan, lembaga seperti ini bisa menekan angka korupsi, dengan upaya pencegahan dini saat melakukan kegiatan usaha bagi pelaku usaha. Mendasar hal itu, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kadin, membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi.

“KAD Anti Korupsi Sumsel muncul agar pelaku usaha dapat berkembang dan berimbas pada peningkatan PAD. Dengan mencegah suap dan korupsi, maka pembayaran resmi akan  masuk pada PAD kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris KAD Anti Korupsi Provinsi Sumsel, Drs H Hasannuri AR menuturkan, guna kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan kolaborasi KAD Anti Korupsi Sumsel dan Kadin, sebagai dasar hukum, maka KAD Anti Korupsi Provinsi Sumsel di lakukan dengan keputusan Gubernur Sumsel Nomor 524/KPTS/ITDAPROV/2020 tentang Komite Advokasi  Daerah Anti Korupsi Provinsi Sumsel.

“Kita akan menjaring isu strategis di dunia usaha dan pemerintahan ,yang mengarah pada grativitasi, suap, sogok. Kita akan melakukan pencegahan,” bebernya. (@s)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed