oleh

Diskualifikasi Paslon Bupati dan Wabup Bukan Sebuah Kezoliman

Tanggapan Tim Advokasi Paslon Bupati/Wabup Ogan Ilir Nomor Urut 1
KPU Ogan Ilir Terima Surat Pemberitahuan dari MA

 

INDRALAYA, SuaraSumselNews | TERKAIT didiskualifikasinya Paslon Bupati dan Wakil Bupati OI nomor urut 2, HM Ilyas Panji Alam — H Endang PU Ishak oleh KPU OI menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu OI sudah sesuai UU yang berlaku.

Tim Advokas Paslon Bupati dan Wabup Ogan Ilir Nomor Urut 1, Dhabi Gumayrah dalam jumpa persnya Jumat (16/10) mengatakan, sangat keliru jika ada yang beranggapan bahwa didiskualifikasinya Paslon Bupati OI nomor 2 HM Ilyas Panji Alam –H Endang PU Ishak oleh KPU Ogan Ilir menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Ogan Ilit merupakan kezoliman.

Lebih jauh menurut Dhabi, Ketua tim advokasi Paslon Bupati OI nomor urut 1, Panca WA-Ardani, apa yang ditetapkan bahwa Paslon Bupati OI nomor urut 2 didiskualifikasi atau dibatalkan sebagai peserta Pilkada OI 9 Desember 2020 oleh KPU OI ini merupakan sistim berdemokrasi yang adil, jujur dan tegaknya hukum secara baik dan benar.

Jadi tidak benar ketika ada yang beranggapan bahwa Paslon Bupati OI nomor urut 2 dizalimi. Justru ketika cara-cara berdemokrasi yang merugikan pihak lain akibat dilanggarnya atau tidak dipatuhinya UU atau PKPU yang berlaku, ini jelas sebuah kezoliman dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap negara dan masyarakat .

Dimana pelanggaran ini diduga telah dilakukan oleh Paslon Bupati OI nomor urut 2 HM Ilyas Panji Alam-H Endang PU Ishak.Dugaan pelanggaran tersebut diantaranya, memanfaatkan paket sembako bantuan sosial Covid 19, pada karung beras dipasang poto HM Ilyas Panji Alam Bupati OI dan menjadi sarana sosialisasi pencalonan Bupati OI petahana. Bahkan salah seorang ASN Camat ikut mensosialisasikan kepada masyarakat penerima bansos paket sembako, berisi agar memilih kembali HM Ilyas Panji Alam untuk menjadi Bupati OI dua priode.

Lanjut Dhabi, dugaan pelanggaran lainnya telah dilakukan HM Ilyas Panji Alam Bupati OI yaitu melaksanakan pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan, dengan menggunakan pasilitas negara dan menyempatkan memperkenalkan dan mengajak hadir langsung bakal calon wakilnya yaitu H Endang PU Ishak.

Fakta lain tambah Dhabi, HM Ilyas Panji Alam calon petahana Bupati OI telah melakukan pergantian jabatan Sekda OI dalam kurun waktu enam bulan proses pilkada OI. Dan semua dugaan pelanggaran terekam dalam bentuk visual video dan gambar manjadi bahan bukti bagi penegak hukum dan UU.

Saat ditanya terkait adanya pemberitaan salah seorang pakar hukum Pilkada beranggapan bahwa tindakan Bawaslu dan KPU OI kadaluarsa, Dhabi Ketua tim advokasi Paslon Panca-Ardani mengatakan, mungkin hanya kurang memahami UU PKPU yang ada secara teliti dan jeli.

Lagi Dhabi, dalam hal laporan yang disampaikan kepada Bawaslu OI dan hingga diterbitkannya rekomendasi oleh KPU OI mendiskualifikasi Paslon Bupati OI nomor urut 2, bukan serta merta ditanggapi semudah itu. Komisioner Bawaslu OI dan Komisioner KPU OI telah melaksanakan kajian UU PKPU secara cermat, arif dan bijaksana. Hal ini tentunya demi tegaknya sistim berdemokrasi yang benar dalam Pilkada Kabupaten OI sehingga terpilih Bupati dan wakil Bupati yang memang murni hasil pilihan masyarakat sesuai UU yang berlaku.

Terkait upaya hukum yang tengah dijalani oleh Paslon Bupati OI nomor urut 2, tim kuasa hukum Paslon Bupati OI nomor urut 1 sangat menghargai dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena semua mekanisme upaya hukum tertuang dalam peraturan. Kita sangat yakin ketika para penegak hukum berlandaskan aturan dan mekanisme hukum yang ada, maka kebenaran hukum dan keadilan akan nampak.

Sementara, Jumat (16/10) KPU Ogan Ilir telah menerima pemberitahuan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu. ‘Kami baru terima surat pemberitahuan dari MA. Intinya, menyampaikan gugatan yang didaftarkan, ” ungkap Ketua KPU Ogan Ilir, Dra Massuryati.

Karena surat itu hanya pemberitahuan, Jadi belum diketahui kapan persidangan dimulai. Seperti disampaikan Massuryati usai bertemu jajaran KPU Sumsel Rabu Malam lalu., dia dan jajaran siap menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil.

‘Kami sudah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan ketentuan dan aturan, ” tegasnya.

Dijelaskannya, keputusan diambil sesuai UU Pemilu pasal 139 ayar 2. KPU secara kelembagaan wajib menjalankan rekomendasi Bawaslu atas temuan pelanggaran yang dilakukan paslon.

MA sendiri belum menetapkan jadwal sidang perkara gugatan yang didaftarkan Tim Kuasa Hukum Ilyas Panji– Endang PU Ishak yang didiskualifikasi. KPU Ogan Ilir 12 October lalu. Dan Gugatan itu terdafrar dengan nomor register IP/PAP/2020 Jenis permohonan P/HUM dan Jenis perkara TUN ttgl 14 Oktober 2020.
Sebagai temohon dalam gugatan itu hanya KPU Ogan Ilir. “Statusnya masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim C, ” ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganru. (*)
laporan : gusti ali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed