oleh

DPRD Sumsel Memiinta Tunda Pembahasan Raperda Prodexim

PALEMBANG, SuaraSumselNews | MESKI sebelumnya ada silang pendapat dan permintaan sejumlah fraksi di DPRD Sumatera Selatan untuk menunda perubahan status Badan Hukum BUMD PD Prodexim. Dari Perusda menjadi Persero Daerah (Perseroda).

Apart penyebabnya? Karena dinilai selama ini PD Prodexim tak memberikan kontribusi dan bahkan merugi, sepertinya tidak membuat Pemprov Sumsel bergeming.

“Perusahaan Daerah ini harus dibarengi dengan perubahan sistem tata kelola dan manajemen yang lebih maju, profesional dan berorientasi bisnis sehingga tidak menjadi beban APBD. Dan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, mendukung program-program pemerintah daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Sumsel, Nasrun Umar mewakili Gubernur Sumsel saat Paripurna XV DPRD Sumsel dengan agenda jawaban penjelasan Gubenur Sumsel terhadap pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas pengajuan tiga Raperda oleh Pemprov Sumsel, Senin (14/9)

Selain itu, menurut Nasrun hal ini akan memberikan peluang bagi perusahaan daerah ini meningkatkan kinerja dan daya saing guna mengejar keuntungan yang wajar dan meningkatkan PAD.

“Agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedapankan prinsipprinsip Good Corporate Governance, transparan, akuntabel, responsibility dan Independen agar didukung dengan SDM yang handal yang direkrut secara profesional, permodalan yang cukup dan aktivitas bisnis yang memadai,” katanya.

Terkait perubahan bentuk Badan Hukum ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Dan sejauh mana kontrol Pemerintah Daerah terhadap jalannya Perseroan Terbatas Prodexim. Dan menurutnya aset Pemerintah Provinsi yang semula diserahkan kepada PD Prodexim, maka dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum ini akan diserahkan kembali kepada pemerintah
Provinsi dan akan dilakukan penilaian melalui Kantor Jasa Penilai Independen atau Kanwil DJKN Provinsi Sumsel.

“Berdasarkan hasil penilaian tersebut dan pertimbangan tertentu aset dimaksud dapat dijadikan penyertaan modal kepada Perseroan yang baru dibentuk,” katanya.

Selanjutnya menanggapi saran Fraksi Hanura Perindo mengenai perlunya kehatihatian dalam pengelolaan aset BUMD karena berpotensi terjadinya kehilangan akibat penyitaan oleh Pengadilan. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan secara benar dan eflsien, kami sangat sependapat mengenai hal ini dan tentunya akan selalu menjadi perhatian pihaknya.

Mengenai modal awal perusahaan ini sebesar 51% (Rp. 125.000.000.000) menurutnya adalah merupakan perhitungan dari nilai aset yang akan diserahkan oleh PD Prodexim kepada Pemerintah Provinsi, bukan aset yang berasal dari Perusahaan Daerah yang lain.

“Hal ini tidak akan menimbulkan suatu monopoli karena tugas Pemerintah Daerah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan gerakkan perekonomian daerah di berbagai sektor. Namun demikian hal ini akan kami lakukan pengkajian lebih lanjut sehingga dapat diketahui bidang usaha mana yang lebih cocok dan menguntungkan bagi perseroan.

Dilain pihak, Nasrun juga sependapat terhadap masukan agar perubahan status Badan Hukum ini haruslah dibarengi dengan perubahan tata kelola menuju yang lebih baik dan profesional.

Tak lain agar nantinya BUMD milik Pemprov Sumsel ini dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pendapatan daerah. “Dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah diberikan peluang bagi BUMD untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Atau Good and Clean Goverment,” kata Nasrun.

Selain Raperda tentang perubahan Badan Hukum Prodexim, juga disampaikan jawaban terkait raperda pembentukan BUMD Agribisnis serta raperda terkait pengelolaan perpustakaan daerah.

Selain pembacaan jawaban penjelasan gubernur, rapat paripurna XV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas ini juga mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumsel untuk pembahasan ketiga raperda usulan Pemprov Sumsel ini.

Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas dengam terbentuknya tiga pansus ini , dipersilahkan masing-masing pansus untuk melaksanakan rapat-rapat pembahasan dan penelitian bersama dinas dan instansi terkait dari tanggal 14 September sampai tanggal 25 September 2020 yang akan datang.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed