oleh

Paguyuban Rental Mobil Ancam Unjuk Rasa DPRD

Jika Permohonan Keringan  Angsuran tak Digubris

 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | Ratusan massa dari berbagai komunitas dan paguyuban rental mobil di Kota Palembang, ancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di DPRD Sumsel dan DPRD Kota dan instansi terkait lainnya. Maksudnya, bila permohonan penangguhan atau keringanan pembayaran angsuran kendaraan mereka tidak di gubris oleh pihak leasing.

Terlebih lagi hal tersebut memang telah diintruksikan oleh Presiden Jokowi terkait pembayaran angsuran kendaraan dilakukan penangguhan selama satu tahun kedepan, Kamis (26/3). “Kami meminta keringanan atau tunda pembayaran angsuran kendaraan kepada pihak leasing hingga omset kembali normal. Jika tidak di gubris, maka kami akan gelar aksi ke gedung wakil rakyat dan instansi terkait lainnya.

Hal itu menindak lanjuti, intruksi Presiden Jokowi yang tentang penangguhan pembayaran terhadap kendaraan selama satu tahun kedepan,” jelas Ketua Ren Car Indonesia (RCI) Korwil Palembang, Riando Hijra Saputra yang didampingi puluhan anggotanya dan petinggi komunitas lain, seperti Paguyuban Rental Mobil, Korembi dan perwakilan Masyarakat Palembang Bersatu (MPB).

Kata dia, pengajuan keringanan atau penundaan terhadap pembayaran angsuran kelompoknya mengingat omset yang ada saat ini menurun drastis hingga 95 persen. “Kami mendatangi puluhan leasing yang ada guna meminta keringanan. Karena memang pemesanan yang masuk semuanya rata-rata batal akibat dampak adanya virus corona (covid-19) ini,” ujarnya.

Sambungnya, tanggapan pihak leasing yang mereka datangi beragam. Namun rata-rata merespon baik seperti di ACC Finance Jalan Veteran, yang meminta pembayaran 0,5 persen. Namun kita minta tanggulangi lagi agar tidak membayar sama sekali hingga tiga bulan kedepan. “Selain RCI, ada juga komunitas lain turut bersama meminta keringanan tersebut yakni PRMP (Paguyuban Rental Mobil Palembang) yang di ketuai oleh Fajar Amran dan komunitas KOREMBI Palembang Ryan Miryanto serta perwakilan Masyarakat Palembang Bersatu yang diwakilkan oleh Sirla,” terangnya.

Riando meminta agar diberikan keringanan selama tiga bulan kedepan atau hingga omset mereka kembali normal. Namun jika masih terus berjalan dampak dari pada virus corona (covid-19) ini maka pihaknya kembali meminta perpanjangan waktu. “Tanggapan yang cukup baik dari sejumlah leasing di Palembang seperti ACC, TAF, MTF, ADIRA dan kami ucapkan terima kasih atas hal tersebut. Meski memang ada satu leasing yang sangat arogan ketika menerima kami yakni pihak leasing Buana finance. Padahal kami datang secara baik-baik mencari solusi hanya menyampaikan aspirasi bukan cari keributan,” tegasnya.

Fiakui Riando, sudah koordinasi dengan Ketua Asosiasi Leasing Sumsel, Trifima Ratno agar memberitahukan keluhan pihaknya dan supaya tidak terkejut ketika mereka mendatangi kantor leasing untuk meminta keringanan pembayaran tersebut. “Kami meminta waktu tersebut, karena memang kami tidak ada sama sekali pemasukan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, ketua Paguyuban Rental Mobil Palembang (PRMP) Fajar mengungkapkan jika lebih kurang 21 leasing di Palembang yang mereka akan datangi guna meminta kelonggaran pembayaran angsuran. “Wabah virus corona ini memang membuat omset kami sangat melemah. Sehingga sulit membayar angsuran. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal ini. Semoga pihak OJK mengeluarkan surat edarannya terkait permohonan penangguhan kami ini,” ucapnya.

“Kami meminta kepada pemerintah setempat untuk membantu permohonan kami kepada pihak leasing tersebut. Kami meminta leasing agar angsuran kami tanpa membayar pokok dan bunga hingga omset kami kembali normal,” harapnya.

Bahwa diketahui, Presiden Joko Widodo melarang Bank atau Leasing menagih utang kepada nasabah menggunakan Debt Collector selama pandemi Virus Corona (Covid-19) berlangsung.               “Bank dan industri keuangan non bank dilarang kejar-kejar angsuran. Apalagi menggunakan debt collector itu dilarang. Dan saya minta kepolisan catat,” tutur Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3) kemarin.

Perintah tersebut sejalan dengan kelonggaran pemerintah terhadap relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.Jokowi mengungkap akan memberikan keringanan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan.

Sebelumnya, Kepala Cabang (Kacab) Leasing Mega Central Finance (MCF) Budi saat dimintai tanggapannya mengatakan, jika pihaknya pada dasarnya akan wait and see terlebih dahulu apa yang dialami para pelaku rental mobil tersebut. “Ada hal yang bisa kita bantu dan memang tidak bisa karena harus keputusan pusat. Memang sudah ada yang meminta kelonggaran seperti ini, dan sudah tahu. Kalau terpapar covid pasti kita bantu, namun seperti apa kita lihat dulu dilapangannya apakah benar-benar tidak bisa beroperasi atau seperti apa,” jelasnya.

Sambung Budi, pihak perbankan juga jika ingin meluncurkan kredit tidak berani, tetap jualan namun lebih selektif. “Kita akan sampaikan apresiasi para komunitas dan paguyuban ini ke atasan, karena kami juga tetap membayar bunga ke bank. Jika dalam segi konsumen yang memang terpapar covid-19 pasti kita bantu,” tandasnya. (ril)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed