oleh

Serobot Tanah Warga Desa

Warga Pantai Timur Datangi BPN

 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | KANTOR Kanwil ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel di Jalan Pom IX Palembang, Kamis (20/2) pagi, didatangi puluhan warga dari Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Mereka datang untuk menuntut hak atas kepemilikan tanah milik mereka yang diserobot oleh salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mereka mengaku sudah tidak bisa lagi berkebun, karena tanah milik mereka diduga dijual oleh oknum yang tidak bertanggung.

Mereka meminta tanah seluas 1,114 hektar milik mereka segera dikembalikan. Mereka mengaku sudah menggarap tanah itu semenjak tahun 1995. Hingga hari ini, mereka mengaku sudah tidak bisa lagi pergi ke sawah lantaran tanah yang mereka miliki dicaplok oleh pihak perusahaan.

Warga bernama Suwarno (80), asal Desa Air Sugihan kepada wartawan, mengaku usianya sudah tidak lagi muda. Namun demi memperjuangkan tanah miliknya, ia memutuskan nekad untuk ikut pergi ke Palembang dengan berjalan kaki.

Perjalanan dari desanya ke Palembang tidak singkat. Ia bersama rombongan harus menempuh perjalanan selama 14 jam dari Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ke Kota Palembang dengan menaiki kapal kayu.

Mereka sempat menginap di dalam kapal saat merapat di Dermaga 7 Ulu Kota Palembang. Esok harinya, Kamis (20/2) pagi, bapak lima anak ini bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kantor Kanwil ATR/BPN Sumsel.

“Tadi malam kami tidur di dalam kapal kayu, karena kami sampai di Kota Palembang tepat tengah malam,” ujar Suwarno sembari mengusap air mata.

Dengan berseragam batik, dengan sebuah tas dibahu kanan ia melangkah demi untuk memperjuangkan tanah milik dirinya.

Masih menurut Suwarno, ia sudah tinggal di Desa Air Sugihan sejak tahun 1982. Dan ikut transmigrasi dari Jawa Tengah.”Saya sudah tinggal di Desa Air Sugihan sejak tahun 1982,” kata dia.

Menurut Suwarno, berapa hektar tanah miliknya, sudah tidak bisa lagi dipergunakan untuk bercocok berkebun.
Pihak perusahaan melarang kami untuk berkebun, karena lahan yang biasa kami garap untuk menanam padi itu dibilang milik perusahaan.” ujarnya.

“Kami sudah tidak bisa lagi bercocok tanam pak,” kata Suwarno berbicara dengan nada tinggi.Hal senada turut diungkapkan, Sutiman (70), asal Desa Tirta Mulya Kecamatan Air Sugihan.

Menurutnya, sebelum tahun 1999 saya sudah bercocok tanam di lahan itu.
Akan tetapi, sudah beberapa tahun, dia bersama anak istrinya tidak bisa lagi bertanam padi diatas tanah milik mereka.

“Ada sekitar tiga hektar tanah milik saya, dan semuanya diklaim sebagai milik perusahaan,” bebernya.

Saya berharap saya dan keluarga bisa kembali berkebun diatas tanah tersebut, kembalikan tanah kami pak kembalikan tanah kami,” treak dia sembari mengusap air mata.

“Kami ingin kami sekeluarga bisa mengais rezeki dari hasil menanam padi.” pintanya.

“Kami sudah ke Kayuagung, ke Palembang, dan ke Jakarta, untuk memperjuangkan tanah milik kami pak,” urainya.

Irawan, selaku pendamping warga mengatakan, dirinya meminta kepada pemerintah melalui BPN Sumatera Selatan untuk melakukan verifikasi terhadap semua lahan perkebunan perusahaan di Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurut dia, HGU perusahaan sudah melebihi dari batas. Dan kami minta untuk segera dilakukan verifikasi secara keseluruhan.

“Kami sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berpihak kepada masyarakat. Karena warga Pantai Timur sudah 15 tahun menderita karena persoalan ini,” ujarnya.

Muchtar Deluma, Kakanwil ATR/BPN Sumatera Selatan mengatakan, pihaknya akan meminta rekomendasi dari Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir agar supaya pihaknya bisa melakukan verifikasi di lokasi tanah bersengketa.

“Bupati, dan wakil bupati adalah sebagai pemegang domain, apa perintah bupati dan wakil bupati akan kita laksanakan,” tegasnya.(*)

laporan : adeni andriadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed