oleh

Hindari Konflik Masalah Lahan

Gubernur Minta BPN Tuntaskan

 

PALEMBANG, SuaraSumselNews | GUNA menyelesaikan sejumlah problem pertanahan di daerah, Gubernur Sumsel intruksikan Kakanwil BPN di masung-masing Kab/kota untuk menggelar rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria serupa di wilayahnya.

Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel di Hotel Arista, Senin  (15/04). Acara ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Muchtar Deluma S.H M.M, Dirjen Penataan Agraria yang diwakili oleh Direktur Lanreform Arif Pasha M.M.

“Pentingnya rapat koordinasi ini adalah sebagai langkah awal untuk menyatukan pendapat, data dan rencana yang akan dilaksanakan dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Selatan. Saya berharap semua SKPD dan pihak yang terkait dalam kegiatan ini untuk saling bekerjasama membantu secara materil maupun moril agar tercapainya tujuan reforma agraria yang berkeadilan untuk masyarakat Provinsi Sumsel,” ungkapnya.

Menurut Herman Deru, banyak masalah yang bisa memicu konflik, antara lain adalah permasalah tanah. Oleh sebab itu Ia mengingatkan kepada seluruh jajaran vertikal yang hadir untuk kedepan juga melibatkan masyarakat dalam melaksanakan rapat koordinasi, mengingat banyak juga masyarakat yang belum teredukasi mengenai pertanahan.

Gubernur Sumsel Herman Deru  memerintahkan langsung asisten dan pejabat terkait untuk segera membuat surat Gubernur ke Bupati/Walikota se-Provinsi Sumsel agar mempunyai petunjuk untuk menyelesaikan berbagai problem tanah yang ada di daerah Provinsi Sumsel.

“Rakor ini digelar agar kita semakin tahu tugas kita yang diberikan amanah. Saya minta asisten yang terkait dan pejabat terkait, saat Rakor ini berjalan segera buatkan surat Gubernur.  Jadi nanti kakanwil ini pulang sudah membuat surat Gubernur kepada Bupati dan Walikota jangan lewat pos atau reguler,” tuturnya.

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mengatakan sebenarnya pemerintah punya perhatian khusus untuk menjaga stabilitas terkait masalah ini. Dengan cara memberikan hak kepada yang berhak, melepaskan hak bagi orang yang tidak berhak.

“Jadi itu perlu sebuah ketegasan, terkait lagi tentang kawasan hutan yang memang harus kita intensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian yang terkait dengan tanah,” tambahnya.

Pelaksana pemerintahan mestinya harus paham atau sedikit punya ilmu tentang pertanahan. Karena kalau tidak kita berikan edukasi tentang bagaimana cara mendapatkan hak bagaimana mereka tahu tentang aturan tentang boleh tidak lahan digarap, dikuasai.

Mereka juga tidak bisa kita diamkan tanpa edukasi, karena persoalan ini akan berkelanjutan jika kita tidak dari sekarang akan berdampak ke anak cucu kita. “Maka rakor yang dilaksanakan pada siang hari ini saya anggap rakor yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya (*)

laporan : winarni

Print Friendly, PDF & Email
loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed