oleh

Kaji Ulang Proyek tidak Berkualitas

Pinta Fraksi pada Paripurna XI DPRD Ogan Ilir

INDRALAYA, SuaraSumselNews | RAPAT paripurna DPRD Ogan Ilir bahas pandangan umun fraksi tentang RAPBD Tahun 2019. Paripurna XI DPRD tahun sidang 2018, digelar digedung Rapat Paripurna, Tanjung Senai Indralaya.

Rapat Paripurna pekan kemairn membahas pandangan umum Fraksi tentang RAPBD Tahun 2019, di pimpin Asisten II Muksin Abdullah mewakili Bupati Ogan Ilir, HM Ilyas Panji Alam.

Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi, M Ikbal. Dalam tanggapan dan pandangannya pada pokok- pokok pikiran RAPBD Tahun 2019, meminta agar Pemkab Ogan Ilir mengkaji ulang proyek pembangunan yang dinilai tidak sesuai kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengerjakan sesuai dengan tufoksinya dan jabatan dipegang oleh ahlinya.

Sementara Fraksi NasDem yang dibacakan Ketua Fraksi Afrizal, pandangan umum Fraksinya menyoroti tentang belanja daerah. Dimana fraksi NasDem meminta untuk mengedapankan skala prioritas agar tak menambah hutang pokok Pemkab Ogan Ilir pada tahun anggaran berjalan.

Untuk sektor PAD di masing – masing OPD, NasDem meminta agar OPD terkait bekerja ekstra agar target PAD tercapai. Sehingga pembiayaan daerah tidak mengalami defisit dan tetap kondusif, ujar Afrizal.

Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan Mulyadi Abdullah dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan, Armin Haryadi, Fraksi ini menilai masih belum terciptanya struktur APBD yang kredibel dan terukur. Dan diharapkan pemerintah bisa memanfaatkan pendapatan yang ada secara optimal agar belanja mencapai skala prioritas untuk kepentingan rakyat.

Secara umun pandangan Fraksi Berkibar yang disampaikan oleh Kusharyadi ALun, menyoroti tentang penetapan titik lokasi Proyek di OPD seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan maupun OPD lainnya.

Fraksi Berkibar meminta OPD terkait profesional dalam penempatan lokasi sesuai yang tertuang dalam APBD. Sehingga bisa dipertanggungjawaban letaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal lain yang menjadi bahasan Fraksi Berkibar adalah terkait penyelenggara dan pengawasan Pemilu terhadap ASN dan penyelenggara negara lainnya. Karena sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, ASN harus bersikap netral pada pemilu 2019.

Selanjutnya masalah kekosongan jabatan Wakil Bupati Ogan Ilir yang tak luput dari perhatian fraksi, diminta agar dibahas sebagaimana mestinya.

Ketua DPRD Ogan Ilir, Endang PU Ishak pimpinan sidang berpesan, agar Bupati Ogan Ilir untuk menjawab pandangan umum fraksi. “Sidang di skors hingga hari Senin mendatang untuk mendengar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi.”

Rapat Paripurna DPRD OI selain dihadiri, Asisten II mewakili Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam, juga dihadiri, Kepala OPD, Ormas dan awak media, cetak, online, dan televisi. (*)

laporan : gusti ali

Print Friendly, PDF & Email
loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed