oleh

BPK Ingatkan Pemkot

PDAM Tirtamusi Harus Setor ke Kas Daerah

PALEMBANG, SuaraSumselNews | PEMKOT Palembang, telah berulang kali mendapat tegoran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tegoran tersebut, maksudnya diminta pihak PDAM Tirtamusi untuk melakukan setor pendapatan  ke Kas Pemkot Palembang.

Penegasan tersebut diungkapkan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas usai sosialisasi peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, di Hotel Arista,  Jumat kemarin (14/9).

Buktinya, Pemkot Palembang telah berulang kali, dapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, BPK RI meminta Pemkot Palembang agar menindaklanjuti hasil temuan. Bahwa pihak BUMD PDAM Tirta Musi harus menyetor ke kas daerah Pemkot Palembang.

Kata Bambang, setiap tahun pihaknya mengadakan pemeriksaan keuangan untuk mendorong akuntabilitas keuangan negara.  Khusus Pemkot  Palembang, ada temuan walaupun sudah berulang kali meraih WTP.  “Kami meminta Pemkot Palembang menindaklanjuti temuan BPK. Yakni pengembalian uang PDAM Tirta Musi. Karena harus disetor ke kas daerah,’’ ujarnya.

Dijelaskan, untuk di Sumsel laporan keuangannya 90 persen sudah baik. Walaupun demikian, untuk temuan harus ditindaklanjuti. “Hampir semua kas daerah di Sumsel mengembalikan uang negara.  Yang paling banyak adalah Pemprov Sumsel. Sedangkan daerah tingkat II, adalah Kabupaten Ogan Ilir. Buktinya, untuk wilayah se-Sumsel sejak BPK berdiri, Rp 300 miliar yang dikembalikan ke kas daerah.

Sementara, Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan menanbahkan,  laporan keuangan Pemkot Palembang sudah bagus. Namun untuk PDAM  Tirta Musi harus mengembalikan ke kas daerah.  “Ada rekomendasi BPK,  kalau PDAM Tirta Musi melakukan kewajibannya menyetor ke kas daerah.  Karena itu uang adalah milik Pemkot,’’ terangnya.

Menurutnya, kalau PDAM Tirta Musi memerlukan modal, harusnya melalui persetujuan DPRD Kota Palembang.  “Dasar hukumnya adalah Perda.  Kalau belum ada Perdanya, maka pendapatan di PDAM Tirta Musi harus setor dulu ke kas Pemkot Palembang,” tegasnya.

Juga Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Hafiz Tohir menjelaskan, 120 lembaga negara dan kementerian yang diawasi BPK. Begitu pula dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot. “Peran BPK sangat sentral.  Fungsi dan kedudukannya tidak dibawa DPR dan Presiden. Sehingga dalam menjalankan tugasnya BPK sangat independen,” tuturnya.

Anggota 5 BPK RI Ismayatun  menguraikan, BPK dalam menjalankn tugas bebas dari tekanan baik dari eksekutif dan legislatif. Dan kami menjalankan tugas mememeriksa keuangan negara secara bebas, mandiri dan integritas,” kilahnya. (*)

laporan : yulie

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed