oleh

Kades Jadi Caleg, Bupati Tunjuk Pjs

Camat Harus Nilai Kinerjanya

PANGKALAN BALAI, SuaraSumselNews – MASA pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) di semua tingkatan untuk periode 2019-2024, dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak 4 Juli lalu.

Pemilihan Legislatif (pileg) 2019 nanti, banyak Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Banyuasin mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Makanya, mengharuskan Bupati menunjuk Pjs Kades terkait. Hal  tersebut sesuai aturan yang berlaku. Bahwa jika ASN atau Kades calonkan diri, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Kenapa hal ini harus dilakukan guna menjamin kelangsungan roda pemerintahan? Pjs juga dapat diterima oleh masyarakat serta mengetahui kondisi desa yang dipimpinya.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Banyuasin SA Supriono, melalui Kadis Kominfo, Erwin Ibrahim ST MM MBA mengatakan, bahwa penunjukan Pjs Kades adalah wewenang kepala derah melalui Dinas PMD. ‘’Pjs Kades prioritaskan aparatur sipilnegara (ASN). Tujuannya, menjaga netralitas dan menjamin keberlangsungan roda pemerintah desa (Pemdes),’’ terang Erwin, Jumat kemarin.

Dikatakan, bahwa baik ASN maupun anggota TNI dan Polri termasuk Kades aktif agar mundur, bila memastikan diri mendaftar jadi caleg. Hal itu, sesuai Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu. Bahwa kepala daerah dan wakilnya yang memutuskan maju sebagai caleg harus mengundurkan diri. Kebijakan ini berlaku bagi anggota TNI dan Polri aktif serta ASN.

“Dan lagi Camat sebagai pembina Kades yang bertugas menilai kinerjanya. Kemudian dilaporkan pada Dinas PMD dan juga dapat melantik Pjs Kades atas izin bupati,” tegasnya. (ril)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed