oleh

Anggota DPRD Ogah ‘Bicara’

Terkait Mafia Proyek Puskesmas

INDRALAYA, SuaraSumselNews- BANYAKNYA dugaan ada mafia proyek di Kabupaten Ogan Ilir (OI), sempat merebak dikalangan awak media disini. Bahkan sejumlah anggota DPRD sepertinya ogah untuk menanggapi isu-isu tersebut.

Padahal, fungsi dan tugas bagi anggota DPRD sebagai wakil rakyat adalah mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan. Misalnya, Suharmawinata (Fraksi Nasdem), Herman Masrudin (PAN) dan Basri (Fraksi Golkar).

“Terus terang, saya kurang faham terhadap persoalan tersebut. Ya tak monitor, jadi tidak bisa komentar dan memberikan tanggapan,” ujar Suharmawinata, kemarin.

Juga anggota DPRD Herman Masrudin yang juga anggota komisi IV, mengakui tak mengetahui perihal tersebut. ”Saya tidak mengerti, tidak bisa berkomentar karena tidak mendengar hal tersebut,” jelasnya.

Anggota DPRD Fraksi Golkar Basri mengatakan, dia enggan menanggapi hal tersebut. “Jangan terlalu keras dek, nanti bagaimana. Anggota DPRD yang lain saja yang berkomentar,” terangnya langsung mematikan HPnya.

Sementara, Anggota DPRD OI Fraksi Nasdem, Rizal Mustofa mengatakan jika rumor tersebut benar adanya. Ya, sangatlah tidak dibenarkan hal tersebut. Pasalnya proyek perbaikan Puskesmas, uangnya adalah bersumber dari negara dan uang rakyat. “Kalau rumor itu ada, masak uang rakyat dibagi-bagi kan. Ya tidak boleh dan tidak benar. Tentu sangat menyalahi, tidak boleh,” tegasnya.

Pengamat pemerintah, Samsudin menegaskan, sangat disayangkan, bila anggota dewan enggan berkomentar. “Mungkin ada kepentingan politik atau bagaimana. Dan dikhawatirkan kalau berkomentar. Harusnya sebagai anggota dewan memiliki fungsi legislasi. Berkaitan pembentukan peraturan daerah dan anggaran.

Bahwa kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), pengawasan, mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya. Serta kebijakan pemerintah daerah dan sebagainya dijalankan dengan baik. Tapi alhamdulillah masih ada yang berkomentar. Mudah-mudahan rumor tersebut tidak benar,” paparnya.

Sebelumnya dugaan pungutan fee proyek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir (OI) mencapai 15 persen dari total dana proyek. Dan diduga dilakukan oknumnya. Para kontraktor diwajibkan setor diawal, untuk memenangkan proyek ratusan juta rupiah dimaksud.

Diketahui, Dinkes Ogan Ilir tengah menggarap proyek perbaikan Puskesmas yang berada di Kecamatan Pemulutan, Rantau Alai, Tanjung Batu dan Payaraman. Bila ditotal, jumlah dana pembangunan tersebut mencapai miliaran rupiah.

‘’Ya, itu sudah rahasia umum, ibarat kata jatah fee ini hanya tersirat, namun tidak tersurat. Sehingga tidak ada bukti kuat. Kami sebagai pemborong memang harus ikut aturan itu. Kalau tidak, ya tak dapat. Untuk perbaikan Puskesmas dananya hampir Rp 500 jutaan. Bila berapa Puskesmas, ya sudah berapa. Bisa dihitung sendiri berapa setornya,” kata salah satu pemborong yang enggan disebutkan jati dirinya.

Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Dinkes Ogan Ilir, Sumayati saat dikonfirmasi, membantah keras terhadap persoalan tersebut. Dan menurutnya tidak benar adanya pembagian fee di proyek perbaikan Puskesmas.

“Ya terima kasih diberi info seperti itu. Tapi jelas tidak benar. Tidak ada yang seperti itu, haram makan uang seperti itu. Silakan tanya ke Kabid-Kabid disini. Apalagi kalau ada oknum sangat tidak benar. Saya miliki gaji, untuk apa uang haram seperti itu,’’ bantahnya.

Sementara Kadinkes Ogan Ilir, Hj Siska juga membantah terhadap dugaan rumor yang beredar di masyarakat itu. “Saya tunggu bukti kebenarannya? Mana tidak ada seperti itu. Tidak benar, rumor seperti itu sangat tidak benar,” kilahnya.

Juga, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Endang PU Ishak, belum dapat memberikan tanggapan. Mengingat hal itu kita sedang mencarai tahu kebenaran dugaan fee proyek. Termasuk, mencari tahu keengganan anggotanya memberikan tanggapan atas konfirmasi sejumlah awak media. (*)

laporan : gusti ali
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed