oleh

APBD Muaraenim Rp 1,9 Triliun

Usulan Pembangunan dari Musrenbang

MUARAENIM, SuaraSumselNew-MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muaraenim 2019, dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Zuri, Senin kemarin (2/4).

Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar mengatakan, ada empat prioritas pembangunan yang ditekankan pada Musrenbang kali ini. Masing-masing, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian. Tata kelola pemerintah dan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Prioritas pembangunan itu akan menjadi pedoman dalam merencanakan APBD untuk melaksanakan kegiatan tahun 2019 nantinya,’’ ujar Muzakir.

Katanya, sejumlah usulan belanja pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan hasil reses DPRD, serta RKPD mencapai 2.548 usulan kegiatan untuk tahun 2019, dengan nilai sedikitnya Rp 2,6 triliun.

Usulan itu kemudian diverifikasi dan dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan, 12 – 16 Maret 2018 menjadi 434 program, 2.474 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp 1,6 triliun.

Sementara estimasi R-APBD tahun 2019, lanjut Muzakir, sebesar Rp. 1,9 triliun. Dari rencana pendapatan itu, alokasi anggaran belanja langsung diproyeksikan berkisar Rp 0,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp. 1,0 triliun. Sehingga tidak dapat membiayai semua usulan.

“Namun usulan yang tidak dapat dibiayai dana APBD, akan ditawarkan kepada BUMN/BUMS melalui Forum CSR-PKBL untuk dibiayai melalui dana CSR-PKBL atau yang kita sebut RKPD Non APBD tahun 2019,” tambah Bupati.

Menurut Muzakir, APBD bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muaraenim. Dia meminta semua OPD untuk aktif, agar anggaran dari APBN dan APBD provinsi dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muaraenim di tahun 2019.

Sementara, Kepala Bappeda Muaraenim, Abdul Nadjib menambahkan, empat program prioritas RKPD 2019 telah mengacu pada program provinsi dan nasional serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Muaraenim tahun 2005–2025.

Selain itu, kata dia, Kabupaten Muaraenim juga memiliki RKPD Non APBD yang kegiatannya ditawakan kepada dunia usaha dan dibiayai oleh BUMN/BUMS. “RPBD Non APBD ini sudah berjalan selama empat tahun. Dan ini bisa menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya,” paparnya. (*)

laporan : agung purnomo
Print Friendly, PDF & Email
loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed