oleh

HDMY Hidupkan Program Pro Rakyat

PALEMBANG, SuaraSumselNews- CALON Gubernur Sumsel, H Herman Deru (HD) menegaskan, jika diamanati rakyat memimpun Sumsel  5 tahun mendatang, pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya (HDMY) berkomitmen membangun Sumsel merata di 17 kabupaten dan Kota. Hal itu dilakukan guna  menghindari terjadinya kesejangan antar daerah .

“Jangan sampai hanya satu atau dua Kabupaten dan Kota saja yang maju dan mendapat perhatian. Sementara daerah lain tertinggal. Bersama HDMY,  17 Kabupaten dan Kota harus semuanya maju. Sumsel harus maju bersama,’’ ujar HD ketika berdialog dengan pengurus Forum Ikatan Masyarakat Banyuasin (Foikamaba), di Posko Pemenangan HDMY, Jalan Tanjung Api Api, Rabu (14/2).

Menurut HD, saat ini  Kota Palembang sebagai ibukota Sumsel dan pusat jasa dan perdagangan di Sumsel memang sudah jauh lebih lengkap fasilitas publiknya. Hal tersebut memicu datangnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga pembangunan Kota Palembang terasa lebih cepat.

“Nah 5 tahun ke depan,  16 kabupaten dan kota lainnya harus didorong dan didukung agar juga terjadi percepatan. Inilah tugas gubernur untuk mengkoordinasikan pembangunan di seluruh Kabupaten dan Kota. Sehingga secara bersamaan pembangunan di seluruh kawasan Sumsel,’’papar mantan Bupati OKU Timur dua periode ini.

Meskipun di era otonomi daerah kewenangan Bupati dan Wali Kota jauh lebih besar untuk menentukan arah pembangunan di daerah masing-masing. Namun seorang  Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengambil peran melakukan kordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan.

“Kordinasi dan komunikasi dengan Bupati dan Wali Kota harus menjadi sebuah keniscayaan. Syaratnya, Gubernur dan Wakil Gubernur sering-sering turun ke Kabupaten dan Kota se Sumsel. Bukan hanya sekali setahun untuk menghadiri perayaan ulang tahun sebuah Kabupaten dan Kota saja,’’ tegas HD.

Bersama PAN, Nasdem Hanura dan PKPI, kata HD, mereka akan sangat memperhatikan pembangunan infratruktur.Utamanya jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumsel. Terutama jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan.

“Jangan sampai gara-gara jalan rusak, masyarakat susah dan barang-barang menjadi mahal lantaran distribusi barang dan jasa tidak lancar. Begitujuga irigasi-irigasi harus dibangun dan diperbaiki, sehingga produksi beras di Sumsel dapat meningkat,’’ jelas Ketua Forum Daerah Penghasil Pangan ini.

HD menegaskan, sejumlah program pro rakyat , antara lain program sekolah dan berobat   gratis yang beberapa tahun ini seolah mati suri akan dihidupkan kembali. Sehingga rakyat Sumsel memang  dapat menikmati sekolah dan berobat gratis yang sudah menjadi haknya dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

“Program prioritas lainnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Sumsel, terutama di beberapa kabupaten dan kota. Kita harus benar-benar serius menyusun faket kebijakan yang terukur untuk  menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Lapangan pekerjaan harus dibuka sebesar-besanya,’’ tegas peraih penghargaan Bintang Jasa Pratama ini. (ril)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed