oleh

100 Lawyer Laporkan Kuasa Hukum Setnov

Demokrat Banyuasin Tuduhan itu tak Benar

PANGKALAN BALAI, SuaraSumselNews- DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat seluruh Indonesia, mendapat interupsi dari Dewan Pimpinan Partai Demokrat, terkait kasus e-KTP Elektronik. Khusus yang menyebut nama pimpinan DPP Demokrat ikut terlibat, berdasarkan tuduhan yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam siaran pers yang diselenggarakan di Gedung DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Banyuasin, menyatakan sikap dukungan. Mereka mendukung 100 Lawyer 100 kader melaporkan kuasa hukum Setnov atas fitnah terhadap pimpinan DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Interupsi pimpinan kami menjelaskan, tuduhan melalui kuasa hukum Setnov Firman Wijaya itu tidak benar. Perlu kami sampaikan bahwa Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudoyono tak terlibat dalam pusaran kasus e-KTP,” telas Bendahara DPC Demokrat Banyuasin, Darul Qutni, SE.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin H. Ali Mahmudi, SH, MSi, secara tegas menyatakan sikap dukungan untuk seluruh kader agar selalu mendukung langkah-langkah DPP Demokrat. Maksudnya, dalam upaya hukum terhadap kuasa hukum Setnov yang memfitnah pimpinan Partai Demokrat.

“Kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, sigap menyatakan sikap untuk membantu Ketua Umum kami dalam menghadapi persoalan ini. Kami berharap semua DPC, PAC sampai ke Ranting, mendukung langkah ini. Dengan kejadian tersebut, tak berpengaruh terhadap Pilkada Banyuasin dan Sumsel maupun Pileg mendatang,” ujar Ali Mahmudi. (*)

liputan : martin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed