oleh

Tak Didengar Dewan, Demo ke Pemda Lahat

LAHAT, SuaraSumselNews- Indikasi ‘main mata’ antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang memuluskan pengucuran dana desa, banyak dilakukan oknum tertentu. Artinya, tanpa melakukan musyawarah, dana desa tetap dikucurkan dan ditransfer karena praktik kongkalikong.

Karena itu  puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Kikim Area (KMKA), mempertanyakan kebijakan tersebut. “Kami minta kembalikan fungsi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memeratakan pembangunan desa. Dana itu bukan digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu, tapi untuk pengembangan desa,” teriak pengunjuk rasa melalui alat pelantang suara.

Para pendemo meminta agar kepala dinas dan badan terkait yang lalai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (tupoksi), ditindak tegas. Mereka juga meminta dikembalikan fungsi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan memeratakan pembangunan di desa. “Dana itu jangan digunakan untuk memperkaya diri,” teriak koordinator aksi, Eko Prasetyo, di depan gedung DPRD Kabupaten Lahat, Kamis kemarin (18/11).

Namun aksi unjuk rasa itu terkesan sia-sia. Sebab, selama mereka berorasi tak satupun anggota DPRD Lahat yang menemui mereka. “Kepada bapak-bapak anggota dewan DPRD Lahat, mengapa anda tidak keluar dari kantor untuk menemui kami. Apakah karena kami ini mahasiswa yang tergabung dalam KMKA, sehingga keberadaan kami ini tidak dihargai?” kata Eko dengan suara tinggi.

Menurut Eko, tujuan mereka berunjuk rasa tak lain, ingin mempertanyakan persoalan yang terkait dengan masalah desa, khususnya yang terjadi di Kabupaten Lahat. Jika dana desa dapat dilakukan seperti itu, dimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan desa?

Mereka berasumsi untuk menanyakan peran pemerintah terhadap pelaksanaan desa. “Yang jadi pertanyaan kami, apakah dalam pelaksanaanya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat atau melibatkan segelintir orang saja.  Apalagi lagi  unsur masyarakat desa termasuk perwakilan sangat jarang diundang oleh forum musyawarah desa. Padahal unsur masyarakat di desa itu sangat banyak,” tanyanya.

Pengunjuk rasa meminta agar anggota dewan dapat mewakili suara mereka. Pendemo meminta agar para anggota dewan untuk keluar dari  tempat duduknya yang empuk dan ber-AC dingin agar permintaan mereka itu disampaikan ke Bupati Lahat.

Karena tak satu pun anggota dewan yang muncul, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lahat, H Saprani, mengatakan seluruh anggota DPRD Lahat sedang dinas luar. “Kepada adik adik mahasiswa, saya sampaikan bahwa saat ini para anggota DPRD Lahat sedang melaksanakan tugas luar. Karena itulah, saya katakan lagi, jika ingin melakukan unjuk rasa ke DPRD Lahat, tolong sertai surat yang ditujukan ke kami, sehingga kami bisa tahu. Sedangkan para anggota dewan  sudah ada di kantor,  kemungkinan Senin nanti,” ucapnya. Karena kecewa, akhirnya pengunjuk rasa melakukan aksinya di depan kantor Pemda Lahat. (*)

 

Peliput : Agung Purnomo
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed