by

Bantah Besarnya Biaya Nikah

Biaya Nikah Melalaui Transfer Bank

PALEMBANG, SuaraSumselNews – TERKAIT  pemberitaan melalui online SuaraSumselNews  dengan judul Bayar Biaya Nikah Rp 2 juta di Kelurahan Ogan Baru, KUA Kecamatan Kertapati Palembang, telah diperingatkan. Bahkan Kakamenag Kota Palembang, H Darami, S.IP, S.PdI memberikan arahan sebagai tindak lanjut jangan sampai terjadi pungutan liar (pungli).

‘’Kepala KUA Kecamatan Kertapati sudah saya mintai penjelasannya,’’ ujar Darami. Dan semua telah disosialisasikan kepada masyarakat, khusus tentang biaya nikah diluar kantor KUA. Ini harus dibayar melalui transfer bank. Selain itu telah koordinasi dengan semua penghulu dan Kepala KUA disini. Maksudnya, jangan sampai ada keluhan dari masyarakat.

Termasuk mengingatkan penghulu saat melakukan tugasnya bersikap inovatif dan variatif. Tujuannya, supaya pelayanan kita lebih dinamis dan menyenangkan masyarakat sebagai pelaksana pencatat nikah. ‘’Di ingatkan, jangan hadir saat ada pernikahan siri. Hal itu sesuai pedoman dan UU perkawinan nomor 174,’’ paparnya.

Diakuinya saat ini di Kota Palembang tercatat sebanyak 30 penghulu yang bertugas melalui KUA Kecamatan. Ditambah 16 orang sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga kadang merangkap penghulu. ‘’Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kebutuhan masing-masing wilayah kecamatan tak sama,’’ tambah Drs Risani Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Palembang.

Sementara, Kepala KUA Kertapati, HM Rasyid SAg, membantah adanya biaya nikah sebesar itu. “Memang, besarnya biaya nikah, sering menjadi perbincangan masyarakat,’’ ujar Rasyid.

Terkait hal itu dan jangan sampai terjadi salah pemahaman, makanya diminta masyarakat tidak melalui perantara alias calo. Silahkan langsung ke Kantor KUA Kertapati. Disini pasti ada pelayanan dan penjelasan lebih lanjut dan benar.

Katanya, semua persyaratan dan pembiayaan administrasi telah diatur sesuai peraturan. Misalnya, biaya administrasi pernikahan di Kantor KUA ditetapkan besarnya Rp 0 (nol rupiah). Tapi bila dilakukan di rumah atau luar Kantor KUA, biayanya ditetapkan Rp 600 ribu. ‘’Pedoman kita taklepas dari Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 19 tahun 2015,” papar Rasyid lagi. (*)

liputan : asnaini khamsin
Print Friendly, PDF & Email

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed