by

Galian Pipa Pertagas ‘tak’ Miliki Izin Amdal

BANYUASIN, Suara Sumsel News- Pertagas dituding Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin melakukan penanaman pipa gas bumi tidak berpedoman pada izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Akibat penanaman pipa gas bumi yang dilakukan dari arah Gersik Musi Banyuasin (Muba) hingga ke PT Pusri sepanjang 176 kilometer, khususnya di jalur Pangkalanbalai-Palembang, terjadi kemacetan yang membuat pengguna jalan menjadi stres.

Kepala Bidang Penata dan Pengembangan Kapasitas DLH Kabupaten Banyuasin, Resmala Emy, mengatakan akibat pekerjaan yang tidak berpedoman ke analisis dampak lingkungan, di jalan itu sering terjadi kemacetan panjang.

“Seharusnya, tanah bekas galian itu tidak menimbuni badan jalan. Para pekerja yang ditugaskan di lapangan harus menimbunnya ke sisi kiri jalan. Selain itu, pengoperasian alata berat justru keluar pada jam-jam sibuk atau jam kerja, sehingga terjadi kemacetan, terutama pada pukul 16.00 wib-20.00 wib,” katanya.

Resmala meminta agar Pertagas mengatur pola kerja dengan jam sibuk kendaraan, misalnya di jalur Talang Kelapa, tepatnya Km 18-23, harus bekerja di atas pukul 20 00 wib. Menurut dia, ada beberapa item yang ridk dilakukan Pertagas. Seyogianya perushaan itu mengacu ke aturan izin amdal. “Tetapi itu tidak dilaksanakan,” ujar Emy, kesal.

Dia menyontohkan, pelaksana proyek gali tutup pipa yang melintasi Jalintim. Untuk ini Pertagas  tidak memasang rambu-rambu peringatan, terutama dari arah galian. Untuk itu, kata Emy, dalam kegiatan izin lingkungan tersebut, akan memisahkan antara top soil (tanah hitam) dan sub soil (tanah merah), sehingga saat akan dikembalikan seperti semula, susahnya bukan main. Jika hal ini tidak dilakukan, tanaman yang tumbuh di sekitar itu akan susah  berkembang.

“Kalau kita lihat di lapangan, top soil malah di bawah sub soil. Karena itu tanaman penghijauan jalan akan sulit berkembang, karena tanah merah,” tukas Emy seraya menilai kinerja pihak perusahaan itu ngawur.

Menurut dia, pekerjaan Pertagas selama ini tidak memenuhi aturan yang tertuang di dokumen amdal alias ngawur. Oleh sebab itu, ke depannya peraturan itu benar-benar dilaksanakan.  Dari hasil rapat terungkap, pipa tranmisi induk (pipa PDAM) menjadi terganggu. Sedangkan pipa PDAM di Kecamatan Banyuasin III ada di empat zona, yaitu Kelurahan Satrio, Kelurahan Mulya Agung, Kelurahan Pangkalanbalai –tepatnya di napal dan bomberlian yang pecah akibat galian pipa. Kondisi ini  tentu merugikan masyarakat.

Hal senada juga diungkap Camat Talang Kelapa, Aminudin. Menurut dia, kejadian di Kecamatan Betung, Suak Tapeh, Banyuasin III dan Sumbawa tidak terulang di Kecamatan Talang Kelapa. Apa lagi soal macet dan pipa PDAM agar betul-betul diperhatikan. Sebab,  penduduk di Talang Kelapa sangat padat dan potensi macet.

“Saya tidak ingin kejadian tadi terjadi di tempat kami. Karena saya minta agar pekerjaan yang kira-kira mengenai bahu jalan dikerjakan pada malam hari atau jangan pada jam kerja. Ini bisa menambah kemacetan panjang,” tegasnya

Menurut Aminuddin, jangan sampai pembangunan pipa ini mencoreng wajah Banyuasin yang selama ini sudah terkenal macet dan PDAM mandek. “Saya minta pekerjaanya dipercepat. Selain itu saya minta agar Pertagas berkoordinasi dengan PDAM dan Polsek Talang Kelapa untuk mengatasi macet dan ganguan pipa PDAM di sepanjang kilometer 23  hingga Km 18,” tukasnya.

Sementara itu Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Ir H Supriyadi MSTR mengimbau agar setiap galian jangan hanya diberi police line dan rambu-rambu yang rusak. Jadi kembalikan seperti semula. “Kami perhatikan, banyak rambu-rambu yang dilepas lalu dipasang lagi tidak seperti semula. Kami juga ada beberapa titik galian yang kedalamannya dua meter, namun hanya diberi garis polisi tanpa trafik block,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas LH Banyuasin Ir Syaril AR, mengatakan kesepakatan melalui koordinasi ini tak hanya diucapkan tapi dikerjakan. “Jangan hanya menandatangi kesepakati saja, tapi harus benar-benar dikerjakan,” tegasnya.

Deputi Projek Manager Pertagas Eka Yogatama juga menambahkan, rambu-rambu lalu lintas sudah ada, bahkan melibatkan pengibar bendera pengatur jalan dan menggunakan pekerja warga yang dilintasi. “Tinggal kemampuan pengatur lalu lintas saja yang kita tingkatkan agar dapat mengatur dengan baik. SOP kami harus mengikuti pekerjaan yang tidak sesuai SOP kami stop,” tambahnya.

Di jalaur pipa dari Muba hingga ke PT Pusri sepanjang 176 kilometer ada 46 titik setiap hari bekerja. Jadi itu sebagian kesulitan di lapangan. Untuk tanah yang mengenai jalan aspal, ada pompa water jet yang stand bay di pom bensin Babat Supat dan laporan masyarakat akan segera ditindak lanjuti. Operasi itu berpedoman pada izin lingkungan yang telah ditentukan Provinsi Sumsel. (*)

Peliput : Martin dan Temi
Editor    : Anto Narasoma
Print Friendly, PDF & Email

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed